Ya gak ada apa-apa, biasa-biasa saja! Tampak ada apa-apa, karena orang suka melebih-lebihkan Tempo saja.

Mungkin sesuai slogan yang selalu ingin mereka bangun “enak dibaca dan perlu”.

Padahal zaman terus bergerak cepat, entah maju entah mundur. Bisa dianggap makin maju, hanya karena teknologi.

Tapi makin mundur bila ukurannya adalah budi pekerti, unggah-ungguh,dan cita rasa ketimuran.

Orang media, selalu menganggap penting dan mengedepankan prinsip demokrasi dan kebebasan pers dalam setiap kerja jurnalisme.

Seolah dengan bicara bebas mereka sedang lantang menyuarakan kebenaran. Sehingga setiap koreksi terhadapnya, baik itu peraturan bahkan sekedar peringatan selalu saja dianggap sebagai upaya mematikan kebebasan tersebut.

Padahal apakah, yang mereka suarakan selalu kebenaran? Selalu ada debatable di dalamnya.

Padahal satu hal yang paling nyata dalam dunia pers yang selalu disembunyikan adalah “watak kapitalisme” yang melekat pada diri mereka.

Watak menangan, tidak mau rugi, dan kepentingan modal (baca: pemodal) adalah segala-galanya. Dan dalam kasus Tempo, hal ini sangat keterlaluan.

Bagaimana sejak jauh hari, mereka menghargai diri “terlalu tinggi”. Beberapa kali, Pemred-nya, yang kebetulan satu angkatan dengan saya di FISIP UI menegur publik untuk berlangganan berita mereka secara on-line.

Bahkan dalam beberapa liputan yang terlanjur diunggah dan disebarkan, mereka protes dengan sangat keras.

Atas nama penghargaan kerja juralistik mereka! Kalau yang lain boleh dan happy-happy saja, tapi oleh Tempo tidak boleh! Baiklah!

Apakah mereka sudah bekerja sedemikian keras dan pantas berkata begitu? Saya pikir tidak!

Kualitas jurnalisme mereka terlalu standar. Sebagai orang yang juga membaca (dan juga mengkoleksi) majalah sejenis; khususnya Time dari Amrik dan Der Spiegel dari Jerman.

Saya sering melakukan perbandingan, Tempo sudah tertinggal terlalu jauh.

Sebagai majalah mingguan in-depth report-nya sangat kedodoran, bila tidak mau dianggap tampak hanya melayani satu sisi kepentingan.

Cover both side selalu kedodoran, karena intensi yang memang dari hari ke hari makin tampak siapa sebenarnya “cukong” atau “sponsor” untuk setiap peliputan laporan utamanya.

Sial betul, mereka hidup dalam era digitalisasi media yang bergerak demikian cepat. Dan saya pikir dalam sisi inilah mereka mulai tunggang langgang.

Sebagai contoh dalam kasus Ahok: mereka perlu mengeluarkan satu serial peliputan, yang pointnya adalah Ahok jelek, buruk rupa, dan tidak pantas!

Jauh waktu sebelumnya, jika kita tak mudah lupa. Sewaktu Gus Dur akan dijatuhkan, tidak tampak ada upaya apa pun dari media ini untuk membuat sebuah reportase yang jernih. Yang ada adalah sebuah dukungan terhadap upaya penjatuhan Gus Dur.

Bahkan seolah-olah mereka bilang “cukuplah sampai di sini, Gus!”

Dan sejarah mencatat bahwa hal ini adalah salah satu kesalahan paling fatal dalam sejarah NKRI.

Gus Dur yang pada saat itu memang bergaya “dewa mabok” yang tak mudah dipahami apalagi berkompromi, Tempo termasuk dalam satu paket kelompok yang melengserkannya.

Lalu dapat apa mereka? Hanya sekedar bertahan hidup dan fans club yang semakin kecil ceruknya.

Dan saat ini mereka mengulanginya lagi terhadap Jokowi!

Alih2 membuat reportase yang berimbang, mereka malah menjudge seolah Jokowi adalah penipu yang tidak menepati janjinya.

Mereka menjadi garda terdepan media yang menolak revisi KPK, sembari memakai kacamata kuda, tutup mata tidak melihat betapa sudah remuk rendamnya institusi bernama KPK.

Mereka justru seolah menjadi palang pintu untuk menutup realitas betapa KPK (juga sebagaimana media ini) bekerja berdasarkan pesanan.

Boro-boro ikut membongkar kasus-kasus besar yang mangkrak dan menumpuk di KPK. Media ini justru jadi corong untuk kasus2 aneh yang sebenarnya unsur kerugian negaranya sangat minimal.

Kasus PLN misalnya, dimana nyaris tak ada kerugian negara di dalamnya.

Karena proyek yang digagas sesungguhnya adalah murni swasta, dimana justru PLN dan negara sangat diuntungkan bila proyek tersebut dapat terwujud.

Dalam kasus2 sejenis inilah, dapat dimengerti bila muncul tuduhan bahwa kerja KPK alih2 memperkuat kepastian hukum.

Sebaliknya justru menjadi momok baru bagi masuknya investasi ke negeri ini.

Tak ada upaya kelompok media ini untuk mendorong KPK berani mengusut kasus megaproyek PLN yang mangkrak, karena salah kelola dan korupsi.

Mustinya sebagai majalah investigasi Tempo berani masuk ke sana.

Tapi kan sebagaimana dunia junalisme yang wadag: di tingkat reporter dilarang menerima amplop, di tingkat direksi banyak dana tutup mulut.

Dalam konteks ini, bisa sangat bisa dimengerti bagaimana para cebong sedemikian reaktif ketika Jokowi dibayangi dengan gambar Pinokio. Kalau Jokowi pembohong, lalu mereka apa?

Sebagai orang yang tekun mengkoleksi majalah ini tanpa putus, melalui berbagai masa pra dan pasca pembreidelan, Saya melihat bahwa Tempo itu hanya beruntung dalam dua hal, mereka punya sejarah relatif panjang dan sedikit nama besar yang pontang-panting dipertaruhkan.

Para rival “tradisional”-nya sudah lama menghilang, berganti media online yang jauh lebih lincah dan segar.

Satu persatu sesepuhnya mulai meninggal, dan yang tersisa sudah terlalu lelah dan memilih jadi pelukis dengan gambar aneh2.

Meninggalkan etika jurnalisme yang meluntur, sebaliknya dengan nafsu kapitalisme yang makin menggelinjang kejang2. Yang tertinggal adalah “generasi baru gagap” yang berusaha mati-matian bertahan hidup. Seberapa lama?

Tanda2 yang ada justru menunjukkan mereka berumur tak akan panjang lagi. Bukan sejenis harakiri yang penuh hormat, tapi bunuh diri yang konyol sekali. Sayang!

#tempelebihenakdaritempo

Sumber: Facebook Andi Setiono M

Komentar