Perseteruan antara KPK dan (SN) makin memanas hari-hari ini. KPK berkeras bahwa SN adalah tersangka korupsi yang mesti diburu sampai dapat. Kerugian negara dari kasusnya tak main-main; 4,8 triliun. Sedangkan menurut pengacara SN, kliennya sudah bebas dari segala kewajiban terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (). Di sisi lain, pihak SN telah mengantongi berbagai dokumen sebagai payung hukum, antara lain perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), surat Release and Discharge (R&D), Surat Keterangan Lunas, hingga Surat Perintah Penghentian Perkara (SP-3) dari Kejaksaan Agung.

Kedua pihak membangun narasinya masing-masing melalui media. Publik pun bingung; siapa yang mesti dipercaya? Apa tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan duduk perkara ini?

Jawabannya; ada. Orang itu adalah Menteri Keuangan Indrawati (SMI).

SMI terlibat dalam kemelut BLBI karena ia merupakan Menteri Keuangan tahun 2007 yang menjual aset Bank Dagang Nasional Indonesia () milik SN seharga hanya Rp 220 miliar. Aset ini merupakan alat pembayaran SN untuk melunasi kewajibannya berdasarkan MSAA yang closing tahun 1999. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menaksir nilainya dan telah setuju bahwa di tahun 2004, aset masih bernilai Rp 4,5 triliun. Penurunan nilai aset yang drastic inilah yang kemudian membuat SN dianggap kurang bayar.

Ibarat efek domino, kisruh antara SN dan KPK tidak akan terjadi seandainya SMI tidak mengobral murah aset BDNI.

Kejanggalan ini juga disampaikan oleh Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli, saat menjadi saksi untuk Mantan Kepala BPPB Syafrudding Temenggung di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahun lalu.

Dalam keterangannya, Rizal menyebut bahwa pada tahun 2005, nilai aset BDNI yang dilaporkan ke BPPN adalah sebesar RP 4,5 triliun. “Sampai saya berakhir masa jabatannya dan diganti Pak Dorodjatun (Kuntjorojakti) sebagai Menko (Ekonomi) dan Pak Ary Suta sebagai ketua BPPN, lalu digantikan Pak Syafruddin Arsyad Temenggung. Memang ada kerugian negara, tapi saat BPPN menyerahkan ke Menteri Keuangan akhir tahun 2005, nilainya aset BPPN Rp 4,5 triliun. Aneh bin ajaib, pada 2007 dijual Rp 200 miliar oleh Menkeu Sri Mulyani saat itu,” ujar Rizal pada Kamis (5/7/2018).

Terakhir kali pemerintah menegaskan perkara ini pada tahun 2008 ketika Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penyelesaian BLBI di depan rapat dengar pendapat (RDP) di DPR.

Dalam konferensi persnya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (19/6/2019), kuasa hukum SN Otto menunjukkan berkas laporan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan ketika RDP di DPR pada tahun 2008. Berdasar hal tersebut, Otto mengatakan urusan SKL BLBI sudah tuntas. “Jadi di sini (berkas laporan RDP tersebut), pemerintah diwakili Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, sudah menyatakan dihentikan, tidak diselidiki, tidak ditindak, dan tidak dituntut. Tapi yang terjadi dipersoalkan lagi, dibawa ke pengadilan,” kata Otto.

Jika sekarang kasus ini dibuka kembali, maka SMI dan pemerintah memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya menduga-duga, pemerintah takut dianggap mengintervensi KPK. Apalagi, KPK merupakan lembaga sakral yang sangat disayangi publik. Pemerintah tentu tak ingin dicitrakan sebagai musuh KPK. Namun, pemerintah tetap harus bersuara tentang kasus SN untuk menjaga wibawanya dalam menjamin kepastian hukum bagi tiap warga negara. Jika pemerintah diam saja, maka kesannya justru pemerintah takut pada KPK dan tidak mampu mempertahankan keputusan hukum yang sudah diambilnya.

Terkhusus untuk SMI, mengapa mengobral murah aset BDNI? Publik tak sabar menanti jawaban Anda.

Anita Lestari

Komentar