Sejak berkantor di Sekneg (Sekertaris Negara), terus pindah ke Gedung Papan Sejahtera di Rasuna Said dan kini di Gedung Merah Putih (GMP) saya selalu mendampingi Tersangka. Semua proses penyidikan saya anggap berproses berdasarkan bukti-bukti yang mengalir secara alami berdasarkan Keterangan Saksi, Surat atau hasil sadapan. Saat ini saya mendampingi seorang Tersangka yang dituduh menerima suap tetapi anehnya ia tak mengenal orang yang menurut Penyidik sebagai Penyuap. Pun tak ada satu bukti Surat atau Saksi yang dapat menerangkan Tersangka menerima suap dari siapa, berapa besarnya, dimana suap itu diberikan atau bagaimana caranya menerima suap. Anehnya sejak ditahan ada info yang disampaikan ke Klien dan Keluarga bahwa ada Pengacara Rekanan Penyidik yang bisa membantu.

Awalnya saya tak percaya tetapi Keluarga Klien sangat yakin dengan info tersebut . Keyakinan saya menjadi bulat ketika bertemu Klien dan ia menjelaskan sejumlah Tersangka (tsk) bercerita kepada Klien saya bahwa mereka didampingi oleh Pengacara yang merupakan Mitra Penyidik dan dalam proses hukum itu mereka mendapat keringanan. Cerita sampai disini saya pun belum percaya, tetapi kini saya percaya karena sebuah Kantor Pengacara mengirim Proposal Penanganan Perkara berikut duduk permasalahan dan apa yang akan terjadi yang dalam proposal tersebut menjelaskan duduk masalahnya, keterlibatan Klien dalam kasus dimaksud yang infonya seperti disampaikan Jubir KPK di tv. Dalam Surat Proposal tersebut Pengacara Mitra Penyidik mengatakan memiliki bukti-bukti keterlibatan Klien dalam kasus yang disidik dan mengenai honorarium ia menulis akan dibahas sesuai kemampuan Klien, termasuk termin pembayarannya.

Saat saya lagi membaca Proposal, Klien bertanya apakah saya kenal Pengacara tersebut, saya katakan tidak kenal dan Klien menimpali semua Tsk menggunakan sejumlah Pengacara, jumlahnya disebutkan yang merupakan Mitra Penyidik, ia bilang tak perlu pintar, vokal atau terkenal yang penting bisa diatur-atur. Mendengar itu saya berpikir kalau pola dan cara kerja Penyidik seperti itu yang selama ini dianggap Malaikat patutkah tak diperlukan Dewan Pengawas?

Saat saya mendampingi Tersangka dalam pemeriksaan 10/09 Saya sampaikan ke Penyidik Salma tentang info adanya Penyidik yang punya Mitra Kerja Pengacara dan sudah saya surati Komisioner untuk menjelaskan informasi ini karena bagaimana mungkin ada Pengacara yang bisa menjelaskan kronologis kasus versi Jubir KPK dan apa yang akan terjadi bila dalam penyidikan tidak kooperatif atau kooperatif.

Penyidik Salma mengatakan sampaikan keberatan ke Pengawas Internal (PI) nanti akan ditindaklanjuti, namun hingga kini 29/09 tak ada respon. Selama ini masyarakat terbuai akan kesucian, atau profesionalnya KPK tetapi setelah melihat video Aris Budiman mantan Dirdik yang disingkirkan Wadah Pegawai saya menduga cerita Dirdik tersebut ada benarnya.

Selama saya berhubungan dengan KPK cerita orang ditetapkan sebagai Tersangka selain RJ Lino dan dibiarkan bertahun-tahun menyandang status Tsk bukan cerita tanpa data.

Ada hampir 17 kasus dengan 30an sebagai Tersangka mangkrak lebih dari 5 tahun. Salah satunya Klien saya dalam kasus Alkes yang diperiksa sejak 2013 dan ditetapkan sebagai Tks 2014 hingga kini. Sudah tau kan seseorang ditetapkan sebagai Tsk akan diikuti dengan upaya paksa, seperti rekening diblokir, uang diambil, aset disita, dicekal 6 bulan pertama dan diperpanjang sekali lagi.

Dimiskinkan tanpa proses hukum sehingga Klien sempat mengeluh seandainya Malaikat-Malaikat itu sudah memproses sejak 2014 dan diajukan ke pengadilan mungkin ia sudah mempunyai kepastian hukum. Dihukum sekian tahun mungkin sudah selesai dijalani, atau menunggu nasibnya meninggal dalam status Tersangka seperti H. Fuad Amin bekas bupati Bangkalan. Apakah ini bukan kezoliman? Zolim – menghukum orang atau menyusahkan orang tanpa proses hukum dan aturan hukum. Sebelum Para Malaikat itu berbuat tega, saya ajak mari berbenah dengan aturan main yang jelas.

Masih tak mau perbaiki ?

Petrus Bala Pattyona 
Praktisi Hukum

Komentar