Bulan-bulan terakhir periode I masa bakti Jokowi benar-benar krusial, amat genting dan menentukan. Salah ambil sikap, Jokowi bisa gagal dilantik kembali. Tengok saja serangkaian peristiwa yang membetot perhatian publik setanah air satu dua bulan terakhir ini. Kesemuanya bisa dipastikan berkelindan satu sama lain, berkaitan erat.

Pertama, kasus kebakaran hutan nyaris sepanjang Agustus 2019. Betul, kasus ini mudah sekali digiring untuk menjadikan iklim sebagai kambing hitamnya. Namun bila terjadinya mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, perlu dimasukkan dalam salah satu fakta kejadian tidak biasa, ada kesengajaan plus pembiaran.

Kedua, kasus kebakaran kilang minyak di Balikpapan, 15 Agustus 2019. Warga yang tinggal di kecamatan Balipapan saja sampai merasa janggal dengan kejadian ini. “Bagaimana mungkin area dengan standar keselamatan kerja ala pertamina bisa juga terjadi kebakaran seperti ini”, demikian kata Suharto, warga Balikpapan.

Ketiga, minyak tumpah di Pertamina Hulu Energi (PHE) Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2019. Meski belum dipastikan penyebabnya, namun saya berasumsi bahwa ini kejadian bukan karena kebetulan. Walau bukti untuk itu masih perlu digali.

Keempat, kasus Enzo Zenz Allie. Setahu saya, untuk menjadi taruna Akmil, seseorang harus lolos setidaknya 9 tahap test, di antaranya termasuk (lolos) dalam wawancara, mental ideologi, fisik, jasmani, kesehatan jiwa, psikotes dan lain-lain. Dia dinyatakan lolos. Namun kemudian menjadi viral akibat postingan pengguna akun facebook atas nama Salman Faris pada 7 Agustus 2019. Salman mengaku ngeri-ngeri sedap lihat sosok Enzo di akun FB miliknya.

Kelima, Enzo berakhir dengan pernyataan pihak TNI untuk tetap mempertahankannya di Akmil. Tak lama kemudian, video kejadian 3 tahun lalu milik Abdul Somad yang menghina salib giliran menjadi viral. Umat kristiani dipancing amarahnya lewat video itu. Beberapa elemen masyarakat pun sudah melaporkan UAS ke polisi. Belum sempat mengetahui akhir dari kasus ini, muncul kasus berikutnya lagi.

Keenam, penyerangan asrama Papua di Surabaya dan di Malang. Kasus ini bermula dari kejadian yang sama sekali tak punya bukti valid bahwa mahasiswa Papua telah menolak mengibarkan bendera merah putih di asramanya. Faktanya puluhan mahasiswa Papua tersebut tak ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, perlakuan terhadap para mahasiswa sampai dikatakan monyet memancing amarah semua orang Papua. Pecahlah kerusuhan di Manokwari, Fak-fak, dll.

Ketujuh, kembali ke kebakaran hutan. Sampai ada yang selfie-selfie di hutan yang terbakar sambil menyalah-nyahalkan pemerintah. Pahlawan yang memadamkan api malah dikatain sebagai lon*e.

Kedelapan, hari ini pecah lagi kerusuhan di Wamena. Konon akibat perkataan seorang guru yang tak pantas untuk siswanya. Sepele, tapi lihat reaksi yang sampai rusuh bahkan jatuh korban jiwa!

Ini Agenda Para Togog

See! Bila semua peristiwa tersebut masing-masing berdiri sendiri, mengapa pemerintah kayak dibuat tak boleh bernafas lega sejenak? Tidak! Ini semua settingan. Kalau menolak dibilang cuma satu pihak yang punya agenda, ya sudah mari kita aminkan saja bahwa sekarang sedang terjadi tunggang-menunggang kepentingan.

Yang pro khilafah misalnya. Di tengah pemerintah sibuk merekonstruksi Papua pasca rusuh kemarin, di tengah repot akibat kebakaran hutan yang ternyata banyak disengaja, mereka tanpa malu apalagi merasa berdosa munculkan penolakan revisi UU KPK dan UU KUHP. Tolak revisi UU KPK versi DPR sih mending, bahkan wajib. Karena di sana kental muatan kepentingan pelemahan KPK.

Tapi kalau tolak revisi UU KPK versi Presiden, ini yang kebangetan. Sialnya, Najwa Shihab ikut bernarasi mewacanakan opini ke publik seolah Presiden Jokowi setuju revisi UU KPK versi DPR. Najwa entah lupa atau memang sengaja menolak fakta bahwa isi revisi versi DPR dan Jokowi beda, meski tetap revisi namanya. Meski pula sama-sama punya celah kelemahan, namun usulan Jokowi masih lebih mendingan karena prinsip independensi KPK tetap diagungkannya, tidak seperti usulan revisi versi DPR.

Najwa juga mungkin tidak tahu bahwa di KPK yang sebentar lagi purna tugasnya, telah dikuasai oleh Wadah Pegawai. Wadah Pegawa ini adalah kubu pro Novel Baswedan yang disinyalir oleh Neta S. Pane sebagai golongan Taliban di KPK.

Agenda Taliban tak berhenti menggoyang melalui momentum isu revisi UU KPK. Mereka juga muncul dari ruang DPR, revisi UU KUHP yang siapapun yang membacanya pasti akan sadar bahwa revisi itu sengaja mengajak kita ke arah konservatisme sempit. Derasnya laju globalisasi coba mereka lawan dengan mengajak bangsa ini kembali ke abad kegelapan, jauh sebelum R. A. Kartini lahir yang mana mengamputasi kiprah para wanita karier, dan konsekuensi lainnya apabila revisi itu disetujui.

Pertanyaannya, berhasilkah misi mereka? Untuk sementara bisa dibilang tidak. Reaksi Jokowi yang merespon revisi UU KPK versi DPR dipatahkannya dengan revisi yang tetap mengedepankan prinsip independensi KPK. Misi senyap prokhilafah lewat agenda revisi UU KUHP juga dia sabotase dengan meminta itu ditunda, biarkan disahkan oleh DPR periode mendatang kalau memang pantas disahkan. Padahal, sebenarnya ini strategi Jokowi untuk meminta masyarakat bersuara, bersama-sama menolak pengesahan revisi UU KUHP yang jadi kolot itu.

Sampai di sini, semoga pembaca mulai dibuka matanya bahwa pemerintah kita memang lagi digoyang, diserang dari berbagai lini yang kalau tidak disikapi hati-hati bisa berujung bubarnya satu republik ini. Sialnya, Najwa Shihab sebagai salah satu simbol warga negara yang waras selama ini sepertinya mulai terseret, kejebak dalam permainan para togog. Semoga Najwa baca ini dan kembali sadar.(*)

Pulchra Amor

Komentar