Perkara KPK vs BLBI sejatinya sudah final dengan keluarnya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT). Bahwa, lantaran itu kemudian KPK menilai MA keliru mengambil putusan, itu adalah bukti nyata ketidaktaatan KPK pada azas hukum yang berlaku.

Saat dia gandeng KY untuk menilai putusan MA tersebut, semakin memperlihatkan betapa KPK telah sengaja menabrak konstitusi. Apalagi bila kemudian hendak melakukan Peninjauan Kembali (PK). KPK, lembaga penegak hukum, dengan langkah-langkahnya yang sedemikian itu justru menunjukkan tabiat tidak patut untuk publik. KPK bisa disebut pelanggar dan tidak taat hukum.

Langkah PK yang hendak diambil KPK misalnya. Sudah jelas bahwa PK adalah hak tersangka/terdakwa, bukan penuntut. Sedang dalam kasus KPK vs BLBI ini, KPK ada pada posisi sebagai penuntut. Jadi, langkah ini merupakan langkah yang salah kaprah dari KPK.

Sementara langkahnya yang hendak menggandeng KY dalam menilai putusan MA terhadap SAT tak ubahnya langkah menggandeng ofisial pertandingan dalam menilai keputusan wasit pertandingan yang mengesahkan sebuah gol. Jelas, tidak efektif. Tak akan mengubah apapun.

Semangat Antikorupsi yang Tidak Proporsional

Apa yang diperlihatkan KPK sejatinya hendak menunjukkan keseriusan mereka dalam memerangi praktek korup di negeri ini. Semangat ini memang patut untuk kita apresiasi. Namun apabila semangat ini dilaksakan dengan mengabaikan prinsip-prinsip hukum, maka tujuannya malah akan kontraproduktif.

Sebab apa? Apabila kaidah-kaidah yang sudah digariskan secara gamblang dalam sebuah aturan hukum tertulis sengaja ditabrak, maka seketika itu pula tatanan sosial dalam bidang hukum menjadi tak pasti.

Ketidakpastian di bidang hukum ini selanjutnya menyeret serta dampak di bidang-bidang lain semisal investasi. Negera yang tidak ada atau jelas kepastian hukumnya maka negera tersebut pastinya akan dicoret dari daftar para investor yang hendak menanamkan modal.

Dunia usaha adalah dunia yang tidak hanya tergantung pada demand dan supply. Ada supply misalnya namun bila di situ berkeliaran preman dan para perampok, investor tentu tidak akan mau berjudi dengan tetap nekad menanamkan modal di sana. Sebab, jangankan beroleh untung, bisa-bisa hasil usahanya hanya habis dirampok.

Apa yang akan terjadi? Maka negara tersebut tidak akan pernah maju karena para investor merasa tidak mendapat jaminan hukum.

Demikianlah, apabila KPK atas motivasi hendak memerangi korupsi namun dengan sengaja menabrak kaidah-kaidah hukum yang ada, iklim investasi pun ikut dipertaruhkan. Siapa yang bisa menjamin bahwa kejadian krisis pada 1998 tidak bakal terulang lagi?

Ngototnya KPK yang terus saja memersoalkan BLBI meski sudah ada keputusan hukum tetap (inkracht) boleh jadi akan membuat sejumlah investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di negeri ini. Atau yang lebih parah, yang sudah menanam modal di sini malah cabut dan melarikannya ke negeri lain.

Maka, atas dasar itulah mengapa semangat antikorupsi perlu proporsional. KPK perlu mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. KPK tidak bisa sesuka hati membidik tersangka. Apalagi sampai sengaja menabrak amanat konstitusi yang berlaku di sini.

Langkah yang Tak Patut Ditiru Penegak Hukum Lain

KPK adalah andalan negara dalam menyeret para maling uang negara. Dia adalah yang punya kewenangan dalam penegakan hukum bidang korupsi, suap-menyuap dan nepotisme di kalangan birokrasi pemerintahan.
Ringkasnya, KPK adalah penegak hukum bidang KKN. Sebagi penegak hukum, harusnya KPK wajib memberi teladan untuk tunduk pula di hadapan hukum. Ini berarti apabila sebuah kasus dinyatakan selesai seiring terbitnya putusan inkracht, KPK wajib mengindahkan, patut untuk tunduk. Jangan malah ngotot.

Sikap ngotot atau tidak mau taat pada aturan hukum yang berlaku kini dipertotntonkan KPK. Harapan kita adalah sikap tak patut ini tidak ditiru oleh lembaga penegak hukum lainnya. Sebab, apabila penegak hukumnya saja tidak mau taat pada aturan hukum, bagaimana pula ceritanya dengan yang bukan penegak hukum?

Padahal, hukum adalah tiang penyangga utama jalannya sebuah negara. Kalau semua lembaga penegak hukum bertabiat seperti KPK dalam kasusnya menjadikan Syamsul Nursalim dan Istri sebagai tersangka dalam kasus BLBI padahal sudah tidak ada dasar hukumnya setelah vonis bebas SAT oleh MA, siap-siap saja negeri ini roboh di hadapan sesat pikir argumentum ad auctoritatis, bahwa seolah lembaga penegak hukum otomatis benar semua tindakannya. Kalau begitu kenyataannya bisa-bisa lembaga pengadilan tidak diperlukan lagi. (*)

Komentar