Kengototan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap melanjutkan proses hukum terhadap Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) menunjukkan bahwa KPK menunjukkan sikap tak menghormati Mahkamah Agung (MA). MA dalam putusannya yang dibacakan 9 Juli 2019 menyatakan terdakwa Syafruddin Temenggung (SAT) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindakan pidana, sehingga majelis hakim melepaksan terdakwa tersebut dari segala tuntutan (onstlag van allerechtsvervolging).

Perlu dicatat, kasasi MA SAT menyatakan bahwa tindakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh SAT bukanlah merupakan tindakan pidana. Dengan begitu, proses hukum terhadap SN dan IN tak bisa dilanjutkan lagi. Karena di dalam surat dakwaan, SAT didakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama SN dan IN. Karena SAT terlepas dari segala dakwaan, seharusnya SN dan IN juga terbebas dari dakwaan pidana tersebut.

Namun ironisnya, KPK tetap ngegas untuk melanjutkan proses hukum SN dan IN. Kenapa?

Pada titik ini saya teringat kerisauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2013-2015, Dr. Hamdan Zoelfa S.H., M.H, terhadap kinerja KPK. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan KAHMI di Jakarta beberapa waktu lalu, Hamdan Zoelfa menyentil KPK yang terlalu mengutamakan tepuk tangan publik karena keberhasilannya dalam OTT kasus-kasus korupsi. Tapi lambat laun, ada kesan KPK cenderung tenggelam dalam kesenangannya mendapat tepuk tangan publik. Akibatnya, KPK jadi merasa paling benar dan hebat. Apalagi jika mampu memberikan hukuman yang tinggi terhadap terdakwa.

Bagi Hamdan, cara KPK yang terkesan mencari tepuk tangan publik dalam kerja pemberantas korupsi berbahaya bagi pemenuhan rasa keadilan. Kata Hamdan, “inilah potret jiwa-jiwa yang tidak adil, jiwa yang menjual rasa kedilan.” (CNN Indonesia, 12/02/2019).

Lebih jauh, Hamdan menyorot posisi hakim yang menangani perkara korupsi yang diajukan jaksa KPK. Menurut Hamdan, selama ini kasus yang diajukan jaksa KPK selalu berakhir pada vonis bersalah dan terdakwa tidak pernah selamat. Hal ini, kata Hamdan, menimbulkan kesan ada tekanan dari pihak jaksa KPK kepada hakim untuk selalu memenangkan KPK.

Hamdan pun menyatakan kekhawatirannya, “Saya khawatir hakim memutuskan tidak bebas. Saya khawatir betul sehingga apa yang dituntut KPK, apa yang dimaui KPK, itulah yang diputus pengadilan.” Ini pada gilirannya memunculkan anggapan umum bahwa perkara korupsi yang diajukan KPK tidak pernah ada yang bisa lolos. “Kalau ada yang dibebaskan di pengadilan, kadang disoraki oleh orang dan dimusuhi. Padahal hakim itu punya independensi.” Gejala ini membuat Hamdan khawatir bahwa hakim yang memutus perkara KPK berada dalam situasi tidak independen, alias dalam tekanan, setidaknya tekanan mental dan psikis. Baik tekanan dari jaksa KPK, maupun dari publik yang menuntut semua terdakwa korupsi yang sudah ditetapkan KPK pasti seratus persen bersalah.

Bagi Hamdan, situasi seperti ini menjadi ironis karena secara tidak langsung menyingkirkan kesempatan atau hak terdakwa untuk bebas dari jeratan hukum. Padahal seharusnya hakim dalam hal ini harus memutuskan sebuah perkara berdasar pertimbangan hukum yang matang, bukan tekanan atau intervensi dari luar.

Kita pun berhak bertanya-tanya, kalau KPK selalu merasa benar karena selalu disokong aplaus publik, lantas apa gunanya ada pengadilan?

Mengabaikan MA, Mengejar Tepuk Tangan Publik

Sikap KPK yang mementingkan tepuk tangan publik tampak nyata dalam cara KPK merespon putusan MA. Putusan MA yang memvonis lepas SAT adalah penegasan bahwa kasusnya bukanlah kasus pidana, melainkan kasus perdata atau adminsitrasi negara. Putusan MA ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Tapi tetap saja KPK ngotot melanjutkan proses hukum terhadap SN dan IN. Padahal ibarat kasus SAT itu adalah pohon, kasus SN dan IN hanyalah cabang atau rantingnya saja. Kalau sang pohon sudah divonis tetap oleh MA sebagai bukan kasus pidana, apalagi cabang dan rantingnya. Tapi KPK tetap melanjutkan proses hukum terhadap SN dan IN.

Putusan MA yang menafikan unsur pidana dalam perkara hukum SAT sebenarnya sudah ditegaskan banyak ahli hukum sebelum keluarnya kasasi MA tersebut, termasuk oleh Hamdan Zoelva. Dalam eksaminasi terhadap putusan perkara SAT, Hamdan menyatakan bahwa kasus SAT–mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankkan Nasional (BPPN)–sangat kabur: tidak jelas apakah yang dilakukan SAT adalah tindakan administrasi negara atau tindakan bisnis. Tapi yang pasti bukan pidana.

Ketidakjelasan apakah perdata atau administrasi negara ini terkait dengan status BPPN yang juga tidak jelas, apakah organisasi bisnis atau lembaga administrasi negara. Organ negara ini harus tunduk kepada hukum adminitrasi negara atau lembaga bisnis. Ini ada dua sisi. Jika tindakan yang diambil Ketua BPPN sebagai tindakan bisnis, maka tidak
bisa diukur dengan hukum administrasi negara, kalau tindakan bisnis dihukum dengan hukum administrasi negara maka penjara akan penuh dan semua pejabat negara tidak akan bisa melakukan apa-apa karena akan dianggap menguntungkan orang lain.

Kita tentu tahu bahwa setiap tindakan bisnis pasti mengandung risiko, bisa untung bisa rugi. Kita tidak bisa mengharuskan tindakan bisnis harus untung terus-menerus. Dalam pandangan Hamdan, tentu akan menakutkan jika ada persepsi bahwa jika negara untung maka tidak menjadi masalah, tetapi jika terjadi kerugian pada negara, maka pejabat yang mengambil keputusan bisa terkena tindakan pidana. Ini tentunya tidak adil.

Pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada petani plasma Dipasena, dengan demikian, harus dilihat apakah ini adalah tindakan bisnis atau tindakan dalam melaksanakan administrasi negara.

Dalam kasus SAT, jika ini tindakan bisnis pastilah memperhatikan risiko-risiko bisnis. Pertama, di dalam bisnis, kalau tidak mendapat untung yang banyak, maka cara yang ditempuh adalah meminimalisir kerugian. Sudah ada mitigasi kerugian dengan sebuah pengkajian. Kedua, dari sisi hukum administrasi negara SAT selaku Ketua BPPN sudah meminta persetujuan kabinet yang dia minta dari atasannya. Jadi sudah firm ada persetujuan. Lalu problematikanya di mana?

Karena itulah, masih menurut Dr. Hamdan, dalam kasus-kasus korupsi yang terkait usaha atau bisnis, harus dilihat dari dua sisi dari aspek keputusan bisnis dan aspek administrasi negara. Dua aspek ini tidak bisa diabaikan. Masyarakat atau hakim atau jaksa tidak bisa hanya melihat aspek hukumnya saja. Karena bisa saja ini tindakan bisnis, tetapi dalam rangka mengurangi risiko ada sedikit penyimpangan sebagai taktik mitigasi resiko. Ada aturan yang sedikit disimpangkan, tetapi dengan itikad yang baik dan dengan prosedur yang benar.

Hal ini dimungkinkan di dalam bisnis. Oleh karena itu, mencampurkan antara tindakan bisnis dan persoalan hukum administrasi negara itu bisa membuat kita salah dalam menjatuhkan putusan. Apalagi ini kasus SAT ini sudah berlangsung lama: perjanjian MSAA diteken pada tahun 1998, sedangkan keputusan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham atau yang dikenal dengan Surat Keterangan Lunas (SKL) di tahun 2004 atau sudah 14 tahun berlalu. Bahkan apa yang kerap disebut sebagai kerugian yang terjadi akibat penjualan utang petambak terjadi pada tahun 2007, pada saat SAT sudah tidak menjabat lagi menjadi Ketua BPPN.

Walhasil, kasus SAT bukanlah kasus pidana, seperti ditegaskan secara pasti oleh kasasi MA. Da karena bukan kasus pidana, maka implikasi logisnya, perkara hukum SAT dan turunannya seperti perkara hukum SN dan IN bukan lagi ranah KPK. KPK harusnya legowo untuk tidak melanjutkan proses hukum SN dan IN.

Sayangnya, KPK lebih mementingkan mendapat tepuk tangan publik ketimbang menghormati putusan MA. Yang muncul kemudian adalah sikap KPK yang selalu merasa benar. Klaim KPK bahwa mereka menghormati putusan MA hanyalah pemanis bibir belaka, basa basi. Buktinya KPK masih tetap ngegas melanjutkan proses hukum terhadap SN dan IN.

Padahal mengutip Hamdan Zoelva, tidak sepatutnya hukum ditegakkan dengan hanya bersandarkan tepuk tangan khalayak ramai. Cara KPK yang terkesan mencari tepuk tangan publik dalam kerja pemberantas korupsi berbahaya bagi pemenuhan rasa keadilan.
Hukum harus adil, terlepas apakah kita dan orang ramai suka atau tidak suka.***

Penulis: Rizal Siregar, pemerhati masalah ekonomi dan sosial. Saat ini tinggal di London

Komentar