“Mona, cek deh…, di twitter lagi ramai tagar #DukungKPKGugatPerdataBLBI!”, demikian pesan whatsapp yang saya terima dari seorang teman tadi malam. Rupanya teman saya membaca tulisan-tulisan saya tentang BLBI sebelumnya.

“Ini kelihatannya masih kelanjutan kasus yang sudah beberapa kali kamu tulis. Coba diikuti dan kalau boleh bikin lagi tulisan guna pencerahan ke publik”, demikian sambungnya.
“Boleh, Bang”, jawabku yang lalu segera meluncur ke twitter cek keberadaan tagar dimaksud. Ternyata benar adanya.

Setelah simak cuitan beberapa netizen, lalu membaca beberapa berita terkait pernyataan tidak puas KPK, saya pun terdorong untuk kembali menulis tentang kasus ini.

Diketahui, drama perkara BLBI yang menempatkan SAT sebagai tersangkanya kini telah mencapai klimaks. SAT yang pada dua pengadilan sebelumnya divonis bersalah, oleh MA digugurkan lewat putusan bebas terhadapnya pada Selasa, 9 Juli 2019.

“Adapun amar putusannya, mengadili, mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi atau terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID.SUS.TPK-2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA.

Terang saja, putusan bebas dari MA ini tidak diharapkan oleh KPK selaku penggugat. KPK pun menilai kalau keputusan tersebut aneh bin ajaib. Wajar apabila KPK menilai ini aneh dan ajaib. Sebab, pada dua putusan di bawahnya memvonis Syarifudin Arsyad Temenggung (SAT) bersalah. Maka dari itu, putusan ini antiklimaks. Komentar miring pun muncul dari KPK.

“Putusan ini ‘aneh bin ajaib’, karena bertentangan dengan putusan hakim PN dan PT,” ujar Laode, Wakil Ketua KPK.

Benarkah Putusan MA Ini Aneh?

Sekilas, memang terlihat seolah MA memberikan putusan yang bertentangan dengan dua putusan hukum di bawahnya. Benak banyak orang pun dipenuhi dengan kecurigaan bahwa MA membuat putusan tersebut karena ada kepentingan tertentu.

“Ya janggal dan aneh, karena sudah tiga kali diuji. Di praperadilan oleh Tsk SAT kalah, Pengadilan tipikor dihukum 13 tahun, kemudian di Pengadilan Tinggi ditambah menjadi 15 tahun. Karena itu menjadi aneh, padahal dia itu bagian dari lembaga publik BPPN yang seharunya semua perbuatannya beraspek publik bukan privat atau perdata,” ucap Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar.
Namun, sebagaimana yang sudah kami tuangkan di tulisan kami sebelumnya di sini , putusan MA ini punya dasar hukum yang kuat.

Tahun 1998, negeri kita diguncang krisis multidimensi yang dipicu oleh krisis ekonomi. Negara kita nyaris menjadi negara gagal di saat itu akibat krisis ekonomi sedemikian parah. Karenanya melalui Keppres no 27 tahun 1998, presiden pun membentuk sebuah lembaga bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tugas pokoknya: penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Agar dapat melakukan misinya, BPPN dibekali seperangkat kewenangan yang tertuang dalam Keppres No. 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai landasan hukum operasional.

Jadi, secara hukum BPPN ini telah melaksanakan tugas negara. Menjalankan misi saat negara diguncang krisis. Kalau menilai tindakannya salah, jelas itu keliru. Tak bisalah kaca mata zaman sekarang dipakai untuk mengukur tindakannya di masa krisis di masa itu.

Jadi, memang ada kerugian negara, namun ini bukan perkara pidana. Maka dari itu, pernyataan bahwa putusan MA ini aneh dan janggal, justru sangat keliru. MA justru telah memutuskan perkara tersebut dengan memenuhi prinsip keadilan hukum. Pas kalau kemudian SAT diputuskan bebas.

KPK Tabrak Konstitusi

Terhadap putusan itu, KPK lalu berniat hendak upayakan Peninjauan Kembali. Terhadap niatnya tersebut, KPK lalu menuai protes dari banyak kalangan. Dasarnya ialah bahwa hak Peninjauan kembali adalah hak terpidana, bukan hak penuntut umum. Sedangkan hak pentuntut umum sudah termaktub dalam kasasi. Artinya, kalau putusan kasasi sudah membebaskan terdakwa, sudah tutup peluang bagi penuntut umum untuk melakukan upaya hukum pidana berikutnya.

KPK juga berniat hendak gandeng Komisi Yudisial dalam menyelidiki putusan MA ini. Ini juga sebuah kekeliruan besar. Prof Rommli Atmasasmita menilai langkah itu adalah sebuah salah kaprah.

“Tugas dan wewenang KY adalah sebatas etika hakim, bukan teknis yudisial”, demikian tulisnya di akun FB beliau.

Bisa juga simak berikutnya pernyataan praktisi hukum ini di akun twitter beliau.

Jadi, KY ini ibarat ofisial pertandingan dalam sebuah permainan sepakbola. Hakim adalah wasitnya. Maka, jika wasit mengesahkan sebuah goal kemenangan untuk sebuah tim, ofisial tidak bisa digandeng untuk menganulir keputusan wasit. Demikian pula ini. KY tidak bisa digandeng untuk turut menentukan sah tidaknya sebuah keputusan hakim di pengadilan. KY hanya sebatas menilai etika hakim yang memutus sebuah perkara.

Demi melihat upaya-upaya tak lazim dari KPK pasca putusan MA ini, tidaklah salah apabila ada yang menilai kalau KPK punya tendensi khusus. Demi tendensi tersebut, KPK sengaja tabrak aturan hukum yang ada.

Jadi, Siapa yang Salah, MA atau KPK?

Saya bukan pakar hukum. Namun tidak berarti sulit menilai berdasarkan logika hukum terhadap kasus ini.
Secara aturan hukum, putusan Kasasi adalah upaya hukum terakhir. Demikian pula kasus Arsyad Tumenggung ini. Pada pengadilan tingkat pertama, dia dinyatakan bersalah dan karenanya dia divonis 13 tahun penjara. Tidak terima, Arsyad lalu banding. Di tingkat banding, Arsyad malah diperberat hukumnya jadi 15 tahun penjara.

Karenanya Arsyad naik banding kembali di tingkat MA. Di MA inilah hakimnya obyektif dalam menilai perkara yang menjeratnya tersebut. Bahwa ada kerugian negara memang iya. Namun, menempatkan Arsyad sebagai tersangka pidananya, ini keliru karena Arsyad melakukan tugasnya sesuai amanat konstitusi yang berlaku.

Itulah kenapa putusan MA ini tidak bisa dikatakan salah sebagaimana juga menjadi kesimpulan akhir dari diskusi yang digelar Machfud MD Institute pada Rabu, 31 Juli kemarin. Seusai diskusi, kepada wartawan, Prof. Eddy Hiarij yang juga tampil sebagai pembicara pada saat itu mengatakan bahwa putusan bebas dari MA terhadap Syarifudin sudah close the case.

“Untuk SAT secara pidana close the keys, sudah putusan lepas. Artinya dia tidak dijatuhi pidana, dan itu putusan pada kasasi,” dia mengungkapkan.

“Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, sampai dunia kiamat saya tidak pernah setuju yang namanya jaksa melakukan peninjauan kembali. Karena peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan terobosan hukum, itu noda hitam dalam sejarah penegakan hukum,” Eddy menjelaskan.

Selanjutnya Prof Eddy menjelaskan jika memang terbukti ada kerugian negara sejumlah Rp 4,58 triliun seperti yang dikatakan KPK, maka KPK bisa ajukan gugatan perdata, karena kasus ini sudah selesai secara pidana. Lebih lengkap pernyataan beliau, bisa disimak berikut.

Dengan demikian, sebenarnya KPK sudah tidak punya celah lagi di jalur pidana untuk kasus BLBI ini. Namun, ini tidak berarti alasan KPK membawa kasus BLBI ini kemarin ke pengadilan salah. KPK dalam hal menyelidiki sampai membawa kasus BLBI ini ke ranah hukum adalah sebuah langkah yang benar, sudah sesuai dengan wewenangnya. Selanjutnya Prof Eddy menjelaskan jika memang terbukti ada kerugian negara sejumlah Rp 4,58 triliun seperti yang dikatakan KPK, maka KPK bisa ajukan gugatan perdata.

Hanya saja KPK perlu introspeksi diri agar tidak serampangan menetapkan seseorang menjadi tersangka, seperti yang diungkapkan oleh wakil ketua DPR beberapa waktu lalu, “Kemampuan (KPK) dalam mengidentifikasi fraud dalam kasus yang terang benderang, seperti kasus Century saja lemah. Apalagi dalam kasus BLBI yang dalam rapat kabinet sudah memutuskan kasusnya sudah selesai. Sebab itu, KPK harus instropeksi,” .

Dari penjelasan keren prof Eddy inilah saya pun lalu mengerti mengapa di twitter sedang hits tagar #DukungKPKGugatPerdataBLBI. Semoga pembaca juga.(*)

(narasikitacom/infoblbi)

Komentar