Oleh : Rizal Siregar*

Sungguh tepat putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memvonis lepas Syafruddin Temenggung (SAT) dari jerat pidana. Karena kasus hukum SAT, juga kasus hukum Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) yang merupakan turunan dari kasus hukum SAT, sejatinya memang berada dalam dua kemungkinan ranah ini: perdata, ataupun administrasi negara. Sama sekali bukan kasus pidana!

Begini penjelasannya.

Dalam perjalanan Kasus BLBI, kita tahu, sering dikemukakan apa yang disebut MSAA (Master Settlement & Acquisition Agreement) atau yang dalam bahasa sederhana bisa disebut sebagai “Perjanjian Pengakuan Utang yang Diselesaikan dengan Cara Penyerahan Aset”. Namun apa sebenarnya MSAA ini dan mengapa menjadi bahan yang digunakan KPK untuk menjerat Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT), Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nuralim (IN) dalam kasus BLBI karena dianggap telah merugikan negara?

Mari kita telusuri sejenak “asal-muasal” MSAA ini dan apakah tuduhan KPK bahwa telah terjadi misrepresentasi terhadap MSAA ini berdasar atau tidak.

Mengapa Pemerintah harus membuat “perjanjian perdata” dalam bentuk MSAA dengan Pemegang Saham Pengendali BDNI (PSP BDNI) dan tidak melakukan tuntutan pidana kepada para pemegang saham tersebut? Umum dikatakan bahwa pada saat itu Negara sedang membutuhkan banyak uang untuk memulihkan keadaan karena sedang dilanda krisis keuangan. Oleh karena itu, perlu tindakan recovery yang cepat, sedangkan melakukan tuntutan pidana memerlukan “pembuktian” yang lazimnya memakan waktu yang panjang dan lama. Selain itu, juga ada kendala dalam soal penegakan hukum: pada saat itu tidak gampang untuk melakukan penuntutan kepada pemegang saham, apalagi belum ada delik pidana dalam UU Perbankan untuk menjerat Pemegang Saham (PS) saat itu. Dalam hukum dikenal istilah “Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali” (“Tidak ada pidana, tanpa peraturan yang mendahuluinya”).

Nah, karena tuntutan ke pengadilan mengandung resiko belum tentu akan menang serta akan memakan waktu yang berlarut-larut, maka Pemerintah kemudian mengambil opsi “out of court settlement” (penyelesaian di luar jalur pengadilan), yaitu membuat suatu Kesepakatan Perdata dengan pemegang saham yang kooperatif dan Sjamsul Nursalim pada saat itu termasuk pemegang saham yang bertindak kooperatif, karena mau membuat dan menandatangani perjanjian MSAA—ingat, pada masa itu, ada banyak pemegang saham bank bermasalah yang tidak bertindak kooperatif namun tidak dijerat tindakan hukum oleh penegak hukum (KPK atau yang lainnya).

Dari sini kita mungkin bertanya-tanya: apakah Pemerintah diperbolehkan menandatangani Perjanjian Perdata? Apakah Pemerintah harus tunduk pada perjanjian perdata?

Menurut pakar Perdata yang menguasai bidang ini, yakni Prof. Nindyo Pramono, Pemerintah sebagai Subyek Hukum Publik tentunya diperbolehkan membuat perjanjian perdata dengan pihak lain dan juga harus tunduk pada perjanjian tersebut. Prof. Nindyo Pramono mengatakan bahwa dalam hukum ada prinsip Pacta Sunt Servanda, yaitu para pihak harus menghormati hukum yang dibuat melalui perjanjian, karena berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdata).

Dalam konteks ini, bisa dikatakan Pemerintah masuk ke ranah perdata, bukan ranah pidana. Dengan demikian, Pemerintah bisa dikatakan telah sepakat menandatangani MSAA.
Pemerintah melalui BPPN menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam bentuk Release & Discharge (“R&D”). Untuk Surat Keterangan Lunas (SKL) saat ini bahkan ada Akta Letter of Statement-nya, yakni Akta Notaris No. 48 yang dibuat dihadapan Notaris. R&D dan Akta Notaris No. 48 adalah bukti penyelesaian kewajiban Sjamsul Nursalim (SN) berdasarkan MSAA pada 25 Mei 1999.

Di sinilah akar permasalahannya; setelah pada 25 Mei 1999 SN mendapatkan R&D dan Akta Notaris No. 48, Pemerintah melalui BPPN melakukan lagi klaim kekurangan Rp4,8 triliun karena dianggap Hutang Petambak dalam keadaan macet. Tentunya klaim misrepresentasi sepihak oleh BPPN, ditolak mentah-mentah oleh Sjamsul Nursalim, karena SN merasa sudah mendapat SKL (sudah closing).

Dalam perkembangannya, Sjamsul Nursalim (SN) kemudian bersedia secara kooperatif untuk memenuhi jumlah kewajiban sesuai keputusan KKSK (karena ada pemegang saham lain yang tidak bersedia dan dinyatakaan tidak kooperatif). Akibat dari penyelesaian kewajiban PS berdasarkan Keputusan KKSK, KKSK kemudian menginstruksikan BPPN untuk memberikan kepastian hukum dalam bentuk surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, yang kemudian oleh KPK disebut dengan istilah SKL, yang diterbitkan SAT pada tanggal 26 April 2004.

Apa yang aneh dalam kasus ini adalah bahwa KPK mengabaikan SKL yang diterbitkan tanggal 25 Mei 1999, tetapi menganggap hanya SKL yang diterbitkan SAT sebagai satu satunya dokumen yang membebaskan SN dari pemenuhan kewajiban SN berdasarkan MSAA. Padahal, jika KPK mencermati MSAA sebagai suatu perjanjian, kewajiban penerbitan SKL adalah perintah dari apa yang disepakati BPPN dalam perjanjian MSAA, suatu perjanjian yang harus dipatuhi oleh Para Pihak, sesuai prinsip Pacta Sunt Servanda.

Kasus ini menjadi semakin pelik karena KPK diminta untuk menuntaskan Kasus BLBI with all cost.Sehingga KPK mencari celah menjerat SAT dengan SKL dengan mengkaitkan adanya klaim misrepresentasi akibat pernyataan dan jaminan SN yang menyatakan Hutang Petambak, sebagai faktor pengurang kewajiban SN, adalah lancar.

Di sini KPK terjebak dengan dalil misrepresentasi yang ada dalam Perjanjian MSAA. Dalil misrepresentasi adalah dalil yang ada dalam “ranah perdata”, karena lahir dari bunyi perjanjian MSAA, tetapi digunakan oleh KPK sebagai dalil pidana untuk menjerat SAT dan menyatakan ada kerugian negara akibat misrepresentasi itu. Dalam perkembangan kasus ini, KPK kemudian menetapkan SAT sebagai tersangka (yang saat ini sudah divonis lepas oleh MA). Selanjutnya, KPK juga menetapkan SN dan IN sebagai tersangka. Permasalahan misrepresentasi dijadikan argumentasi hukum dalam menjerat SAT.

Misrepresentasi dan Perjanjian Perdata

KPK bertindak gegabah dalam menangani perkara hukum SAT, SN, dan IN. Jaksa Penuntut Umum KPK menjadikan mereka bertiga sebagai tersangka kasus BLBI dengan alasan adanya “misrepresentasi” yang menyebabkan terjadinya kerugian negara. Kenapa saya sebut KPK gegabah dalam soal ini?

Simaklah pandangan Prof. Nindyo Pramono S.H., M.S., pakar Hukum Perdata dari Universitas Gadjah Mada. Menurutnya. istilah “misrepresentasi” adalah istilah yang lahir dari Perjanjian Perdata, di mana untuk membuktikan ada atau tidaknya “misrepresentasi” harus melalui keputusan pengadilan. Karena dalam hukum perdata, dalam pandangan Nindyo, “misrepresentasi” tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Ini karena persoalan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) yang dijadikan dasar tuntutan sepihak oleh KPK merupakan masalah yang masuk dalam “ranah perdata” bukan “ranah pidana”.

Untuk membuktikan debitur melakukan misrepresentasi atas utang tidak lancar atau macet, harus dilakukan gugatan secara perdata ke pengadilan. “Jalurnya digugat dahulu melalui peradilan perdata, dibuktikan dahulu, misrepresentasi atau tidak,” kata Prof Nindyo beberapa waktu lalu. “Kalau belum ada putusan pengadilan, maka misrepresentasi belum terjadi.”

Lebih jauh, menurut Prof. Nindyo, perjanjian seperti MSAA adalah kesepakatan yang mengikat para pihak yang melakukan kesepakatan tersebut layaknya Undang-Undang. Para pihak yang terlibat di dalamnya tidak bisa seenaknya sendiri menarik kembali atau membatalkannya secara sepihak.

Jadi, jika ada perubahan terhadap suatu Perjanjian Perdata harus dengan persetujuan para pihak. Kalau salah satu pihak mau membatalkan perjanjian, maka harus dengan persetujuan para pihak yang terlibat di dalamnya. Karena perjanjian yang sudah dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menyangkut masalah misrepresentasi yang dituduhkan KPK, Prof. Nindyo berpendapat bahwa teori hukum perdata, misrepresentasi ini sebenarnya adalah tradisi yang ada dalam sistem hukum common law. Pengertiannya sederhananya adalah sebagai informasi yang menyesatkan atau informasi yang misleading. Informasi tidak akurat, informasi tidak benar. Itulah misrepresentation. Kalau mau disejajarkan dengan sistem hukum Indonesia, misrepresentasi itu dikenal dengan misleading information. Jadi suatu informasi yang menyesatkan, informasi yang kabur, informasi yang pada hakekatnya tidak benar.

Nah, untuk membuktikan adanya misrepresentasi sehingga KPK dapat mengatakan bahwa misrepresentasi itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum, Prof. Nindyo menekankan bahwa harus ada perbuatan. Kemudian dibuktikan bahwa perbuatan itu melawan hukum, ada unsur kesalahan yang bisa ditiimpakan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dan unsur terakhir: harus ada kerugian. Itu yang harus dibuktikan, baru memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Jika dalam perjanjian diatur tentang misrepresentasi, dan kemudian ada pihak lain yang secara sepihak mengatakan ada misrepresentasi, sedangkan pihak lain mengatakan bahwa dia tidak melakukan misrepresentasi, maka yang terjadi kemudian adalah dispute di antara para pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Maka jika dispute ini tidak diperjanjikan secara spesifik di dalam perjanjian, mekanisme yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan dispute tentang ada atau tidak adanya misrepresentasi tersebut adalah dengan melalui mekanisme pembuktian.

Menurut teori hukum perdata, kata Prof. Nindyo, jika salah satu pihak entah debitur atau kreditur menyatakan bahwa ada perbuatan atau ada informasi yang menyesatkan (baca: misrepresentasi), maka harus dibuktikan bahwa informasi itu menyesatkan. Jadi jika terjadi dispute, jika itu berkaitan dengan Induk Perjanjian, maka dilihat apakah ada wanprestasi atau tidak didalamnya. Kalau tidak ada wanprestasi, maka bukan ranah gugatan wanprestasi. Namun kalau ada unsur perbuatan melawan hukum, biasanya dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini lazim dalam hukum perdata. Intinya, menurut Prof. Nindyo, tetap harus dilakukan legal action untuk melindungi kepentingan yang dinyatakan sebagai dirugikan oleh pihak lain tersebut.

Bagaimana dengan dugaan adanya misrepresentasi namun pihak yang menyatakan ada misrepresentasi tidak pernah melakukan gugatan ke pengadilan dalam jangka waktu yang lama? Menurut Prof. Nindyo, jika dalam Perjanjian tersebut secara spesifik diatur oleh para pihak bahwa jika salah satu pihak menganggap pihak lain melakukan misrepresentasi dan pihak lain menolak, maka dia dianggap wanprestasi. Perjanjian menyatakan bahwa harus diselesaikan melalui pengadilan.

Jika dalam kenyataannya tidak pernah ada keputusan pengadilan, dan pihak yang mengatakan wanprestasi tidak pernah menggugat pihak yang dituduh melakukan misrepresentasi ke pengadilan, maka anggapan sepihak seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu dasar untuk menarik kesimpulan bahwa misreprsentasi sudah terjadi.

Menurut Prof. Nindyo, dalam konsep hukum perdata masalah misrepresentasi tidak boleh dipersangkakan atau berhenti sebagai dugaan. Jadi, harus dibuktikan di pengadilan. Jika baru sekadar dugaan, baru dipersangkakan oleh salah satu pihak debitur ataupun kreditur, tapi kemudian sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan adanya misrepresentasi, maka artinya misrepresentasi itu belum terbukti.

Di sinilah letak kecerobohan fatal KPK dalam menangani kasus BLBI dengan menjadikan SAT, SN, dan IN. Syukurlah vonis kasasi MA dalam kasus BLBI mengoreksi kecerobohoan KPK. Harusnya KPK sebagai lembaga superbody mau bersikap superbijak untuk bersedia legowo menghormati putusan MA. Bukannya malah ngotot mau memidanakan SN dan IN, padahal landasan hukum tindakan KPK tersebut sama sekali tak berdasar.

*)Rizal Siregar, penulis isu-isu sosial, bisnis dan ekonomi. Berdomisili di London.

Komentar