Sebagaimana diberitakan media massa, pada Jumat, 13/09/2019, akhirnya 56 anggota Komisi III DPR yang mewakili seluruh fraksi berhasil memilih 5 dari 10 calon pimpinan yang baru. Kelima pimpinan KP yang baru tersebut sebelumnya diuji kelayakannya oleh DPR melalui fit and proper test.

Tampil membacakan lima pimpinan KPK terpilih tersebut adalah Ketua Komisi III Azis Syamsuddin. Berikut ini merupakan nama-nama para pimpinan baru KPK masa bakti 2019-2023 tersebut:

1. Nawawi Pomolango (hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali) dengan jumlah suara 50;

2. Lili Pintauli Siregar (mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK periode 2013-2018) dengan jumlah suara 44;

3. Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) dengan jumlah suara 51;

4. Alexander Marwata (komisioner KPK petahana sekaligus mantan hakim tindak pidana korupsi) dengan jumlah suara 53; dan

5. Irjen Firli Bahuri (Kepala Polda Sumatera Selatan) dengan jumlah suara 56.

Dari kelima pimpinan tersebut, yang merupakan wajah lama adalah Alexander Marwata. Adapun Firli, pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK per 6 April 2018 namun telah kembali ke Polri pada 20 Juni 2019.

Akankah Membawa Dampak Baik pada Iklim Investasi?

Bila menilik sejarahnya, KPK adalah komisi yang dibentuk akibat praktek suap, korupsi dan nepotisme yang mencengkeram kuat mentalitas birokrat selama sekian puluh tahun. Akibat dari praktek KKN itulah makanya bangsa kita tidak pernah mencapai taraf kesejahteraan yang ideal meski memiliki potensi kekayaan yang berlimpah.

Dalam dunia investasi misalnya, selama budaya KKN menguasai mentalitas oknum pejabat birokrasi pembuat komitmen yang bersentuhan dengan investasi tersebut, investor cenderung mengeluarkan modal berlebih karena harus menganggarkan kompensasi fee atas investasi atau proyek yang digarap.

Belum lagi dalam hal mendapatkan perizinan mesti mengeluarkan semacam “pelicin”. Alhasil, pengeluaran ekstra dari investor pada gilirannya bakal membawa dampak pada penggajian karyawan atau buruh yang dilibatkan dalam proyeknya atau bisa pula dengan merendahkan standar mutu output produk investasi.

Maka, KPK dinilai urgent dalam upaya membenahi pembangunan bangsa ini, terutama untuk menghilangkan mental-mental busuk tadi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Terbukti, dalam perjalanan sejarahnya, KPK berhasil menunjukkan kinerja yang signifikan.
Sejumlah tokoh dan pejabat diseretnya ke bui. Publik pun mulai berani berharap banyak akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Namun, rupanya KPK hanyalah lembaga. Di dalamnya berkiprah dan berkarier sejumlah orang. Karena diisi oleh orang dan bukan mesin, maka terbuka pula kemungkinan KPK dijadikan alat untuk memuluskan agenda kepentingan pribadi.

Godaan manusiawi toh tidak seketika berhenti tatkala seseorang menjadi anggota komisi di KPK. Karenanya, bisa saja seseorang komisioner berani mempertaruhkan jabatannya untuk melaksanakan agenda-agenda pribadi maupun pesanan.

Fenomena ngototnya KPK dalam menarget Syarifudin Arsyad Tumenggung adalah contoh. Meski oleh Kejaksaan Agung dan audit BPK memperlihatkan kalau SAT tak bersalah, KPK tetap saja ngotot. KPK tetap juga tidak nyerah bahkan ketika SAT diputuskan bebas di tingkat kasasi.

Jelas, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara kita tahu bahwa ketidakpastian hukum pada gilirannya akan berdampak pada iklim investasi. Hukum yang tebang pilih atau tegasnya hukum yang dijadikan alat kepentingan potensial membuat investor ogah-ogahan untuk berani berinvestasi.

Karena itu, kiprah KPK idealnya adalah murni penegakan hukum, bersih dari agenda-agenda lain. Hal itu bisa terjadi apabila komisionernya memang punya integritas pribadi yang penuh komitmen.

Pertanyaannya, apakah komisioner yang baru terpilih di atas akan benar-benar komit pada tujuan berdirinya KPK? Waktulah yang akan menjawab.

Pulchra Amor

Komentar