akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua periode 2019-2023 oleh Komisi III DPR pada Jumat dini hari (13/9/2019). Kapolda Sumatera Selatan itu juga meraup suara terbanyak ketika 56 anggota Komisi III mengikuti voting untuk memilih 10 capim peserta fit and proper test.

Dikutip dari Tirto.id, berikut profil sekilas mengenai Firli Bahuri. Dia lulus Akpol tahun 1990, mengawali karier sebagai polisi dari pangkat Sersan II. Saat menjalani fit and proper test, Firli mengaku pernah menjadi bawahan anggota Komisi III, M Nurdin, saat politikus PDIP itu menjabat Kapolres. Kata Firli, Nurdin ialah orang yang memberikan rekomendasi agar ia mendaftar Akpol pada 1987.

Karier pria kelahiran Ogan Komering Ulu, 8 November 1963, itu menanjak pada 10 tahun terakhir. Ia tercatat diangkat menjadi Asisten Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden RI di tahun 2010 setelah menjabat Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Usai sempat ditarik ke Polda Jateng, Firli kembali dikirim ke Istana untuk menjadi ajudan Wakil Presiden Boediono pada 2012. Dua tahun kemudian, Firli menjabat Wakapolda Banten.

Pangkat Firli naik menjadi Brigjen Polisi saat menjabat Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri pada 2016. Namun, Filri dimutasi lagi untuk menempati posisi Wakapolda Jateng, pada Desember 2016. Hanya 1,5 bulan di Jateng, Filri kemudian diangkat sebagai Kapolda NTB, pada Februari 2017.

Selang setahun kemudian, April 2018, Firli terpilih menjadi Deputi Penindakan KPK. Ia memegang posisi itu sampai 19 Juni 2019. Firli ditarik Polri dan kemudian menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Lalu tanggal 13 September 2019, secara aklamasi dia terpilih sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.

Memicu Kontroversi

Karir Firli tergolong melejit kilat untuk seorang polisi. Karir yang sedemikian moncer itu faktanya menyisakan kisah ironi. Konon, ketika dia menjabat sebagai direktur Penindakan KPK, dia kesandung pelanggaran Kode Etik. Disinyalir kalau dia menemui TGB saat Gubernur NTB itu sedang dalam penyelidikan KPK untuk sebuah skandal KKN. Padahal Pasal 65 dan 66 UU KPK mengikat para pegawai KPK dalam hal penegakan hukum sebagai kode etik untuk tiap pegawai KPK.

Dia juga dituduh melanggar kode etik karena menemui seorang oknum ketua parpol. Juga dituduhkan kepadanya dugaan pelanggaran kode etik atas tindakannya yang menjemput seorang pejabat BPK yang sedang dalam status sebagai saksi untuk sebuah perkara yang sementara ditangani KPK.

Ringkasnya, boleh dibilang Firli adalah sosok yang punya rekam jejak yang tidak benar-benar bersih. Makanya pencalonan dan keterpilihannya seketika memancing kontroversi.

Produk Perang antar Dua Ego Kepentingan

Kontroversi keterpilihannya menarik untuk disimak. Terlebih bila dikaitkan dengan dendam masa lalu DPR terhadap KPK di mana DPR pernah menjadi public enemy akibat serangkaian serangannya kepada KPK beberapa tahun silam. DPR ketika itu tak berdaya di bawah tekanan publik akibat pembelaan publik terhadap KPK yang dinilai dizalimi DPR.

Di sisi lain, Wadah Pegawai di KPK telah menjelma jadi sebuah kekuatan politik di internal KPK dalam misi pengentasan korupsinya. WP ini dikuasai oleh kubu pro Novel. Kuat diduga bahwa kekuatan WP inilah yang membuat seorang Novel bisa bertahan di KPK selama kurang lebih 12 tahun sejak penugasannya oleh Polri.

Kekuatan ini pula yang disinyalir menjadi mesin pembunuh karir untuk beberapa politisi top yang kurang cakap administrasi. Sebab, di antara berderet kasus yang kini ditangani KPK, tersebutlah beberapa kasus yang tidak jelas akhir perjalanannya. Kasus RJ Lino misalnya, ngambang begitu saja.

KPK juga akhirnya menjelma jadi lembaga superbody yang dengan sabdanya bisa membuat berantakan persiapan pencalonan seseorang untuk kepentingan pemilu. Publik tentu masih ingat OTT serentak jelang Pilkada 2018 yang lalu.

Nah, dalam pencalonan pimpinan yang baru kemarin WP terlalu bermain terbuka dengan menggiring opini publik bahwa sosok seperti Firli adalah sosok yang tak layak menjadi calon. Andaikata WP tidak bermain terbuka, maka DPR akan kesulitan untuk membuat perhitungan dengan KPK.

Akan tetapi, bisa dipahami juga kalau WP KPK perlu menggiring opini publik menyorot cacatnya karier seorang calon dengan maksud supaya calon yang mereka jagokan yang terpilih. Masalahnya, WP ini melakukan itu menurut sebuah sumber terpercaya dari lingkungan dalam KPK sendiri, karena demi melindungi kebusukan mereka sendiri selama ini. Kekuatiran WP dan komisioner lama yang sealiran dengan mereka, bila pimpinan nanti adalah bukan dari kubu mereka, borok-borok mereka tentu sangat mungkin akan dibongkar.

Maka, kalau kemudian DPR meloloskan Firli yang nota bene memiliki kecacatan seperti yang dikemukakan di atas, itu adalah buah dari kecerobohan WP KPK sendiri. Sudah tahu bahwa lembaga yang akan meloloskan tidaknya seorang calon pimpinan adalah lembaga yang punya sejarah perseteruan dengan KPK di masa lalu, malah bermain terbuka.

Alhasil, pimpinan KPK kita yang baru pun dijatuhkan pilihannya oleh DPR dalam diri Irjen Pol Firli Bahuri. Suka tidak suka, publik disuguhi sosok pimpinan KPK yang punya rekam jejak kontroversial. Inilah buah dari perang kepentingan dari dua kubu yang sama-sama punya agenda busuk.(*)

Komentar