Tidak salah jika orang bilang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang super-duper. Wewenangnya luar biasa. Kekuasaanya sangat luas dan hampir tidak ada batasan.

Maksudnya belakangan ini KPK adalah lembaga hukum yang saking supernya, bahkan tindakannya bisa melebihi wewenang Negara. Ini jelas sangat berbahaya bagi kepastian hukum di negeri ini.

Bermula dari dipermasalahkannya kembali yang secara hukum sudah selesai. Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai pemegang saham BDNI sudah memegang Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Negara. Artinya secara syah Negara mengakui seluruh kewajiban Syamsul Nursalim mengenai BLBI sudah terpenuhi. Tidak ada lagi sangkutan.
SKL itu bukan tiba-tiba terbit. Tapi didahului dengan berbagai aturan di atasnya. MPR yang merupakan representasi tertinggi kewenangan Negara sudah memberikan jalan kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus BLBI, khususnya kepada obligor yang kooperatif.
Ini semua dilakukan untuk memberikan kepastian hukum.

Sebagai representasi kedaulatan rakyat, MPR mengeluarkan Tap MPR X/MPR 2001 dan Tap MPR VI/2002. Artinya MPR sebagai pemegang kedulatan rakyat mememerintahkan kepada Presiden untuk melakukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan kasus BLBI ini.

Lantas Presiden mengeluarkan Inpres No. 8/2002 yang merupakan petunjuk teknisnya, untuk memberikan kepastian hukum kepada obligor yang kooperatif. Berdasarkan itu semua, menjelang masa tugasnya berakhir BPPN mengeluarkan Surat Keterangan Lunas kepada Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. SKL itu dikuatkan dengan Keppres Nomor 15/2004.

Tentu saja penerbitan SKL itu melalui berbagai pertimbangan. Dua kali BPK melakukan audit yaitu pada 2002 dan 2006 yang kesemuanya menjelaskan bahwa kasus BLBI BDNI sudah rampung. Pemilik saham sudah menyelesaikan kewajibannya. Bukan hanya audit dari BPK. Bahkan auditor internasional Ernst and Young yang pernah dimintakan bantuan untuk melakukan Financial Due Dilligent (FDD), pemegang saham BDNI justru kelebihan bayar kepada Negara 1,3 juta dollar AS.

Jika diperhatikan semua aturan hukum itu, mulai dari TAP MPR X/2001, TAP MPR VI/2002, Inpres 08/2002, UU No 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Surat Keterangan Lunas dari BPPN sampai Keppres Nomor 15/2004, semangatnya hanya satu. Memberikan kepastian hukum. Ini adalah masalah mendasar untuk kembali roda ekonomi Indonesia.

Sudah 20 tahun berlalu. Pada 2017, KPK membuka kembali kasus yang secara hukum sudah selesai. Mereka meminta BPK melakukan audit kembali untuk kasus BDNI. Proses audit itu juga mengandung cacat, karena BPK tidak melakukan mekanisme audit sebagaimana mestinya. Juga tidak mempertimbangkan hasil audit terdahulu yang juga merupakan hasil kerja BPK. Mengikuti instruksi dari KPK, kali ini BPK mengeluarkan hasil audit yang berbeda dengan sebelumnya. Tiba-tiba nongol kerugian Negara. Dari sana KPK merasa berhak membuka kembali kasus yang secara hukum sudah selesai itu.

Kenapa BPK bisa menghasilkan output audit pada satu kasus yang sama, dengan hasil yang berbeda satu sama lain? Apalagi kabarnya BPK melakukan audit 2017 itu hanya bermodal data yang disodorkan KPK. Mereka sama sekali tidak merujuk pada hasil audit sebelumnya (2002 dan 2006). Juga tidak melakukan mekanisme audit yang normal. Wajar saja kemudian orang mempertanyakan agenda tersembunyi KPK dengan mengorek-ngorek kembali kasus yang secara hukum sudah final.

Walhasil, hasil audit BPK yang menjadi landasan KPK untuk mentersangkakan Syamsul Nursalim ini, lebih merupakan pesanan KPK ketimbang sebagai hasil kerja dari proses professional.

Entah apa motif KPK dengan semua ini.
Yang pasti, dengan logika yang centang perentang itu, langkah KPK mentersangkakan Syamsul Nursalim merupakan sebuah langkah yang justru merusak kepastian hukum. Bayangkan, dengan bermodal audit yang tidak kredibel KPK justru merusak kepercayaan rakyat pada hukum.

Kita bukan hendak melakukan pembelaan pada Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Tetapi jika mereka sejak awal menunjukan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajiban dan sudah melunasi semua kewajibannya, kenapa justru malah dicari-cari masalahnya.

Ingat. Yang mendapatkan kucuran dana BLBI bukan hanya BDNI. Ada 48 bank yang menerima kucuran BLBI pada waktu itu. Pemegang saham BDNI dan beberapa bank lainnya, menunjukan sikap kooperatif dengan melunasi semua kewajibannya.

Sampai saat ini masih ada 25 bank penerima BLBI yang masih belum menyelesaikan kewajibannya. Dari jumlah itu, tiga bank sudah memberikan respon positif. Sementara 22 bank lagi kayaknya tidak peduli. Mereka sama sekali tidak kooperatif. Boro-boro berniat mengembalikan kewajibannya. Sebagian mereka ada yang kabur ke luar negeri. Sebagian ada juga yang justru malah berkecimpung di politik dan menjadi Pimpinan daerah.

Banyak orang bertanya, ada agenda apa KPK mengorek-orek masalah yang secara hukum sudah selesai?
Bahkan langkah KPK ini menunjukkan lembaga ini merasa dirinya lebih besar dari Negara Indonesia. Bayangkan. Negara sudah mengeluarkan berbagai TAP MPR, Inpres, UU, Kepres untuk menjamin kepastian hukum. Lalu KPK sebagai lembaga ad hoc bertindak seolah kekuasaannya melebihi itu semua. Jika TAP MPR itu adalah representasi kedaulatan rakyat, KPK justru menyabot kedaulatan rakyat entah untuk tujuan apa. Dari ini orang mulai bertanya-tanya mengenai motif KPK.

Jika saja sebuah lembaga seperti KPK berani menentang semua ketentuan hukum dan kesepakatan politik yang sudah dihasilkan lembaga tertinggi Negara seperti MPR, ini mengindikasikan KPK hendak memosisikan dirinya lebih tinggi dari semua elemen di Negara ini.

bagan sequence penyelesaian BLBI – BDNI

Djaelani Muchtar

Komentar