Di hadapan puluhan wartawan, Rabu 26 Juni 2019 mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengisahkan soal penanganan kasus BLBI oleh KPK. Dia menuturkan, BLBI itu dikucurkan sampai Rp 600 triliun baik kepada bank swasta dan bank pemerintah. Dari jumlah itu, sebagian kasus sudah ditangani Kejaksaan. Beberapa kasus sudah dinyatakan selesai.

Kasus yang menimpa BDNI misalnya, pihak kejaksaan sudah mengeluarkan surat penghentian perkara (SP3) kepada Syamsul Nursalim (SN) selaku pemegang saham BDNI yang menandakan bahwa di mata Kejaksaan, tidak ada lagi sangkutan hukum. Surat itu dilandasi oleh sebuah Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan BPPN saat itu.

Artinya negara sebagai pihak yang dirugikan sudah menyatakan bahwa kasus BLBI yang berkenaan dengan BDNI sudah selesai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban dari pemegang saham. Syamsul Nursalim menyerahkan uang tunai dan asset sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.
Harga asset yang diserahkan itu sendiri dianggap sudah mencukupi. Ini terbukti dari hasil audit BPK yang diminta oleh DPR pada 2002.

Dalam laporan audit investigasi BPK 2002 ini, secara tegas dinyatakan tidak ada kerugian negara dan pemberian imunitas kepada SN layak dan sah karena dia sudah memenuhi semua kewajibannya. Kemudian pada 2004, sesuai amanat Inpres 8/2002 yang merupakan implementasi UU 2005/2000 dan Tap MPR XI/2001, BPPN memberi SKL ke semua obligor BLBI yang sudah menuntaskan kewajibannya, termasuk SN. Audit 2002 itu dikuatkan lagi dengan audit 2006, ketika pemerintah ingin menutup BPPN.

Kesimpulan dalam audit 2006 itu menegaskan bahwa dalam kasus BLBI BDNI tidak ada lagi kerugian negara.

Secara politik, DPR telah menerima penyelesaian BLBI, begitu pula secara hukum, pemerintah berjanji dan memastikan tak akan memulai penuntutan pidana terhadap obligor yang menandatangani MSAA.

Menurut hitungan Ansari, perkara BDNI yang sudah ditangani Kejaksaan kira-kira jumlah kucurannya Rp 150 triliun. Artinya ada Rp 400 triliun lagi kucuran BLBI yang belum disentuh secara hukum. “Kebanyakan ini bank plat merah,” ujarnya. Dia juga mempertanyakan mengapa berbagai bank pemerintah cepat sekali merger menjadi bank Mandiri.

“Saya waktu itu mau mengejar kasus BLBI yang belum disentuh itu. Tapi saya keburu masuk duluan,” ujarnya.
Maksudnya dia keburu terkena kasus yang membuatnya dipenjara.

Apa yang dikatakan Ansari itu memang ada benarnya. Kita tahu fasilitas BLBI yang dikucurkan pemerintah bukan hanya ditujukan kepada bank-bank swasta. Bank pemerintah juga ikut menikmati kucuran tersebut.

Dalam keterangan di persidangan pada 2018 lalu, mantan Ketua BPPN Syarifuddin Tumenggung mengatakan ada sekitar 20 bank yang belum sama sekali melunasi hutang BLBI-nya.

Anehnya terhadap bank-bank ini seperti tidak ada upaya serius untuk menagih. Justru saat ini. KPK kembali mempermasalahkan kasus BLBI yang secara hukum sudah selesai.

Apa yang disampaikan Syafrudin Tumenggung ini sejalan dengan apa yang disampaikan Antasari Azhar. Bahwa masih ada banyak bank yang belum disentuh.

Makanya ketika KPK malah mengusik lagi kasus BLBI BDNI yang secara hukum sudah dianggap selesai, banyak orang kaget. Justru dengan diangkatnya kembali kasus ini terlihat bahwa KPK tidak menghormati perjanjian yang dibuat negara. Jika negara saja sudah memberikan surat keterangan lunas, artinya negara sebagai institusi sudah menyatakan tidak ada lagi kerugian yang dialaminya.

Jika tugas KPK sebagai pemberantas korupsi adalah menyelamatkan kerugian negara, lalu kasus apa yang mau dikejar jika secara resmi saja negara sudah menyatakan tidak ada kerugian.

Rupanya kesimpulan KPK itu didasarkan pada audit baru BPK yang dilakukan tahun 2017. Anehnya, hasil audit ini justru berbeda dengan dua audit BPK sebelumnya.

Orang tentu heran, mengapa sebuah institusi yang sama menyatakan hasil audit yang berbeda untuk sebuah kasus yang sama?

Menurut informasi audit BPK tahun 2017 itu hanya menggunakan satu sumber yaitu data dari hasil penyelidikan KPK. Auditor tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap auditee (pihak yang bertanggung jawab atau yang diperiksa), dalam hal ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan SN.

Hasil audit yang dianggap melanggar azas profesionalisme dan mekanisme audit yang semestinya, kini digugat ke pengadilan. “Karena pelaksanaannya tidak sesuai UU dan Peraturan yang berlaku, kami menggugat dan meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Audit BPK 2017 tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Penentuan kerugian negara di laporan audit ini tidak bisa dipakai sebagai dasar dalam penyidikan SN,” katanya.

Sebagai masyarakat yang mengikuti kasus BLBI ini, kita tentu berharap ada penyelesaian tuntas.

Penyelesaian tuntas itu adalah bagaimana Lembaga-lembaga negara seperti KPK, Kementerian Keuangan, Polisi dan Jaksa bisa lebih fokus mengusut obligor yang justru sama sekali tidak menunjukan niat baik. Mereka bisa melenggang bebas setelah merugikan negara dengan angka yang fantastis.

Tapi terhadap kasus yang secara hukum sudah tuntas, rasanya aneh jika kembali diungkit-ungkit. Sebab pembangunan ekonomi butuh kepastian hukum. Dengan dipermasalahkannya kasus yang sudah selesai, justru hal tersebut membuat orang jadi ragu terhadap kepastian hukum di Indonesia. Padahal bagi pengusaha, kepastian berusaha yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum adalah pertimbangan yang paling penting untuk berinvestasi.

Dengan mentersangkakan SN, sepertinya KPK ingin berputar-putar dengan masalah saja. Bukan penyelesaian tuntas yang dikejarnya.

Melihat diabaikannya kasus BLBI lain yang merugikan negara jauh lebih besar tapi dipermasalahkannya kasus yang sudah selesai, tepatlah apa yang dikatakan Antasari Azhar di depan wartawan kemarin. “Kasus BLBI ini selalu menjadi komoditas politik.”

Djaelani Muchtar

Komentar