Oleh : Pulchra Amor

Pakar Hukum UGM, Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MSi, dalam kesimpulan atas eksaminasi yang dibuatnya dalam buku MENGGUGAT KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN BDNI terhadap perkara KPK vs BLBI, menunjukkan dengan jelas 4 kekeliruan yang dibuat hakim terhadap Sjamsul Nursalim (SN) yakni:

1. Hakim mengabaikan prinsip lex specialis berkedudukan lebih tinggi dari UU normal. DI mana, UU Khusus (lex specialis) ini berlaku untuk jangka tertentu dan atas dasar alasan tertentu. BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) adalah salah satu wujud nyata lex specialis ini. Maka, BPPN tidak bisa dikenai pasal untuk UU normal.

2. Hakim mengabaikan rezim hukum BPPN. Rezim hukum BPPN pada prinsipnya menganggap setiap perbuatan Ketua BPPN adalah perbuatan BPPN. Maka, apabila Ketua BPPN menerbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia), itu sudah pasti atas persetujuan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Adapun KKSK beranggotakan semua menteri bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menko Bidang Ekonomi.

3. Kekeliruan ketiga adalah menerapkan UU Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum meletakkan penerbitan SKL oleh BPPN sebagai tindakan melawan hukum. Padahal BPPN tidak termasuk dalam ruang lingkup cakupan UU Perbendaharaan Negara. Subyek hukum UU Perbendaharaan Negara adalah pejabat perbendaharaan negara yang disebutkan secara limitatif. Sementara BPPN dan KKSK tidak termasuk.

4. Kekeliruan menentukan waktu terjadinya kerugian keuangan negara. Keuangan negara mengalami kerugian bukanlah pada saat SKL diterbitkan BPPN untuk BDNI. Kerugian terjadi pada saat aset sitaan dari BDNI ini dijual oleh Menteri Keuangan. Jadi, bukan pada saat SKL itu diterbitkan.

CATATAN: Lengkapnya tentang eksaminasi Profesor Ade, dkk ini bisa disimak pada buku link e-book MENGGUGAT KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN MASALAH BDNI.

Empat poin kesimpulan ini saja sebetulnya sudah menunjukkan bahwa Syafrudin Arsyad Temenggfung (SAT), mantan kepala BPPN, tidak bersalah dan karenanya patut dibebaskan dari segala tuntutan. SAT pada akhirnya dibebaskan di tingkat kasasi. Mahkamah Agung (MA) rupanya lebih jeli melihat persoalan ini sehingga tidak terjebak dalam penentuan keputusan yang keliru.

SAT Bebas, SN Wajib Pula Dibebaskan

Keputusan MA sudah adil, sah menurut hukum. Tinggal bagaimana keputusan itu berlaku efektif juga buat SN. Sebab, patut untuk diingat bahwa perkara yang menyeret SAT adalah perkara penerbitan SKL untuk SN. Logikanya, jika SAT selaku pihak BPPN yang menerbitkan SKL dinyatakan bebas, harusnya yang menerima SKL juga wajib ikut bebas. Subyek perkaranya kan sama, hanya saja antara SAT dan SN berada pada dua sisi berbeda.

Namun, bagaimana supaya proses hukum itu berlaku efektif adil bagi SN, elegan juga bagi KPK, syaratnya cuma satu yakni KPK profesional dalam bersikap. Profesional yang kami maksudkan di sini ialah KPK dalam dirinya sendiri selaku penegak hukum wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

Kebalikan dari itu adalah sikap ngotot ingin meneruskan perkara yang sudah ditetapkan inkracht oleh MA. Sinyalemen ngototnya KPK terlihat dari pernyataan-pernyataan publiknya yang menyiratkan ketidakpuasan antara lain hendak gandeng Komisi Yudisial (KY) untuk menilai hakim-hakim yang memutus bebas SAT. Atau juga gelagat ingin melakukan PK atas kasus tersebut.

Jelas, bila sikap ini terus dipertahankan atau diperjuangkan, maka KPK dengan sendirinya menunjukkan sikap tidak profesional.

Peninjauan Kembali (PK) itu hak terdakwa, bukan penuntut. Kenapa KPK yang dalam posisi sebagai penuntut malah hendak melakukan PK? Aturan hukum dari mana itu kalau bukan arogansi liar KPK? Gandeng Komisi Yudisial (KY) untuk menilai keputusan hakim atas bebasnya SAT juga sama. KY itu tugasnya menilai kinerja hakim, bukan menentukan sah tidaknya putusan yang dibuat hakim.

Publik yang otaknya masih waras dan merindukan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu tentu merindukan profesionalisme KPK. Tadi disinggung tentang bagaimana supaya KPK elegan dalam bersikap terhadap kasus ini?

Jawabannya adalah KPK serahkan kasus ini ke kejaksaan, mereka stop sampai di situ.

Bila itu yang dilakukan KPK, maka KPK kembali punya wibawa sebagai penegak hukum di republik ini. Sedang untuk SN, apabila kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan, harusnya otomatis akan membuatnya bebas sebab logikanya bila dua orang didakwakan dalam kasus dengan perbuatan yang _locus_ dan _tempus delicti_ nya identik sama, salah satunya sudah diputus bebas maka yang berikutnya mesti bebas.

Ayo KPK, masih ingin terlihat berwibawa di mata publik, kan?

Komentar