Diputusbebasnnya mantan ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syarifudin Arsyad Temenggung (SAT) melahirkan sejarah baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

MA memutus bebas Syafruddin dalam amar putusan Nomor 1555K/PID.SUS-TPK/2019, Selasa (9/7/2019).
Majelis hakim menyatakan, Syafruddin terbukti terlibat dalam menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Namun, majelis hakim menilai tidak ada tindak pidana yang dilakukan Syafruddin dalam menerbitkan SKL BLBI.
“Menyatakan Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,” Demikian kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di Gedung MA, Jakarta, Selasa (9/7/2019), saat SAT diputus bebas (‪https://nasional.kompas.com/read/2019/07/10/09221691/fakta-putusan-bebas-ma-terhadap-syafruddin-temenggung‬). Terhadap keputusaan MA tersebut KPK tidak punya ruang lagi untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Sesuai ketentuan Pasal 263 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Pernah Ditangani Kejaksaan Agung dan di – SP3

Polemik penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) –  Bank Dagang NasionaI Indonesia (BDNI)/Sjamsul Nursalim (SYN) telah berjalan hampir 20 tahun. Kasus ini pernah ditangani kejaksaan tapi telah dihentikan pada tahun 2004 dengan alasan bukan perkara pidana (perdata). Bagaimana KPK “mengambil alih” kasus tersebut dari kejaksaan karena baik subjek maupun objek kasusnya adalah identik, terlepas dari tempus delictienya. Apakah KPK juga telah melakukan koordinasi dan supervisi sesuai perintah Pasal 6 UU KPK. Demi penegakan hukum dan masa depan bangsa tidak boleh ada lembaga negara yang merasa superior dan paling bisa.

KPK Harus Membebaskan SYN dan Ny SYN dari tuntutan pidana yang telah didakwa turut bersama-sama dengan SAT.

Seperti yang telah dibahas di atas KPK tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan pidana atas putusan kasasi MA dalam perkara SAT; dan putusan MA tersebut sekaligus membebaskan SYN dan Ny SYN dari tuntutan pidana yang telah didakwa turut bersama-sama dengan SAT.

Maka solusi satu-satunya adalah kasus ini diserahkan kepada pengacara negara alias kejaksaan untuk selanjutnya di-SP3-kan. Solusi ini sudah sering dilihat, dibaca dan didengar publik dari beberapa tokoh, diantaranya pernyataan Prof Romli Atmasasmita; “Solusi satu-satunya dari kebuntuan kasus BLBI BDNI adalah terhadap tersangka lain (SYN dan Ny SYN) yang belum dilanjutkan perkaranya, berkas dan perkaranya diserahkan oleh KPK kepada Kejaksaan untuk kemudian dihentikan demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (a) dan (b) UU KPK”. (Baca : http://www.kpkwatch.com/putusan-lepas-dari-tuntutan-pidana-kasus-sat-dan-masa-depan-kpk/)

Jadi kasus BLBI – BDNI ini secara hukum sudah selesai, baik pidana maupun perdata. Mengapa? Kalau secara pidana telah final dengan putusan MA yang bersifat final dan mengikat (incracht), secara perdata secara gamblang dinyatakan dalam kebijakan Release and Discharge (R&D) yang secara tegas menyatakan suatu jaminan bahwa penerima BLBI tidak akan dituntut baik pidana maupun perdata. Selain itu SKL yang dikeluarkan untuk BDNI sudah melewati tahapan keperdataan sesuai perintah undang-undang (baca : http://www.kpkwatch.com/resume-penyelesaian-blbi-bdni/  )

bagan sequence penyelesaian BLBI – BDNI

Mona Pratama

Komentar