Beranda Resume Penyelesaian BLBI – BDNI

Resume Penyelesaian BLBI – BDNI

  1. Krisis Multi Dimensi

Krisis yang dahsyat melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan jatuh drastisnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terutama US Dolar yang menyebabkan rush besar-besaran sehingga bank-bank mengalami kesulitan likuiditas.

 

  1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Untuk menstabilkan sistem keuangan serta memulihkan kepercayaan public terhadap dunia perbankan di tengah-tengah krisis, Bank Indonesia sebagai “lender of the last resorts” memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank nasional, yang dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

 

  1. BTO (Bank Take Over)

BDNI yang ketika itu merupakan bank devisa swasta terbesar di Indonesia terkena dampaknya. Pada tanggal 4 April 1998, BDNI telah sepenuhnya diambil alih dan dikendalikan oleh BPPN.

 

  1. BBO (Bank Beku Operasi)

Pada tanggal 21 Agustus 1998, operasional BDNI dibekukan dan dibuatkan neraca penutupan per tanggal tersebut.

 

  1. Penandatanganan MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement)

Meskipun menurut hukum PS BDNI tidak bertanggung jawab atas kerugian BDNI, dengan itikad baik PS BDNI bersedia kooperatif menandatangani MSAA pada tanggal 21 September 1998 dengan tujuan membantu memulihkan perekonomian nasional. Adapun perhitungan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) didasarkan pada perhitungan oleh konsultan keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Berdasarkan MSAA, Pemerintah dan SN sepakat bahwa Sjamsul Nursalim akan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Republik Indonesia, sejumlah 28,4 Triliun Rupiah, dengan uang tunai dan aset-aset berupa saham perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh SN.

*)MSAA atau Master of settlement and Acquisition Agreement adalah Perjanjian Penyelesaian bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan Jaminan Aset yang dibuat antara BPPN dengan Obligor

 

  1. Closing MSAA

Dalam angka 6A Second Amendment of MSAA, tanggal closing telah disepakati dan ditetapkan oleh Pemerintah dan Sjamsul Nursalim yaitu tanggal 25 Mei 1999 (tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan Second Amendment of MSAA), dapat dimaknai bahwa kedua belah pihak telah mengetahui, mengakui, dan setuju atas pemenuhan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan MSAA.

 

  1. Release and Discharge

Atas pemenuhan seluruh kewajiban SN berdasarkan MSAA, pada tanggal 25 Mei 1999, Pemerintah dan Menteri Keuangan Republik Indonesia menepati janjinya dengan menerbitkan Surat Release and Discharge kepada Sjamsul Nursalim. Dalam Surat Release and Discharge, Pemerintah menyatakan bahwa “it will not commence or prosecute any legal actions or enforce any legal rights it may have against SN in any matter related to BLBI as defined in Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)”.

Surat Release and Discharge diterbitkan sebagai implementasi ketentuan Pasal 2.5 MSAA, yang menyatakan sebagai berikut:

“In consideration of, and upon BPPN’s satisfaction at its sole discretion that there has occurred at or prior to the Closing, …… and the fulfillment to the satisfaction of BPPN for other conditions to Closing specified in this Agreement, …… a) BPPN shall: (i) release and return the Liquidity Security to the Shareholder; (ii) release and discharge the Shareholder form further liability for the Liquidity Support; (iii) release and discharge the Bank from further liability for the repayment of the Liquidity Support; and (iv) release and discharge the directors and commissioners of the Bank from any liability for actions taken at the specific direction of BPPN after 21 August 1998. …… (c) …… the Minister of Finance and BPPN, representing the Government of Indonesia, will not commence or prosecute any legal action or enforce any legal right that the Minister of Finance, BPPN or the Government of Indonesia may have against the Bank, the Shareholder, its commissioners, its directors, and its other officers in respect of any matters related to such regulatory violations related to the Shareholders Loans or any matter related to the Liquidity Support.”

 

  1. Letter of Statement

Pada tanggal yang sama (25 Mei 1999), Pemerintah telah menegaskan kembali Surat Release and Discharge dalam akta notaril dalam bentuk Akta Letter of Statement No. 48, yang dibuat dihadapan Merryana Suryana, SH., Notaris di Jakarta, menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan MSAA dan mengkonfirmasi bahwa Release and Discharge telah diberikan kepada SN.

 

  1. TAP MPR No. X Tahun 2001

Pada periode tahun 1998 – 2004, Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik yang sangat dahsyat, dimana Indonesia mengalami 4 kali penggantian presiden ketika itu. Tidak ada kepastian hukum saat itu, terlihat dari adanya berbagai pihak yang mengungkit-ungkit kembali masalah sehubungan dengan penyelesaian BLBI khususnya selama masa pemilihan umum, meskipun sebenarnya penyelesaian BLBI telah terselesaikan dengan MSAA pada tanggal 25 Mei 1999. Hal ini mendorong MPR sebagai lembaga tertinggi menerbitkan TAP MPR No. X/2001 yang menginstruksikan Presiden untuk menjalankan dan mengimplementasikan MSAA secara konsisten.

Atas ketidakpastian hukum yang terjadi pada para pemegang saham bank yang menandatangani perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan Pemerintah, sebagai payung politik MPR telah mengeluarkan ketetapan yang pada intinya menugaskan kepada Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah konkret demi memulihkan perekonomian nasional, serta Pemerintah diminta untuk konsisten terhadap perjanjian PKPS yang telah dibuat itu.

 

  1. SAT diangkat sebagai Ketua BPPN

Syafruddin A. Temenggung diangkat sebagai Ketua BPPN pada tanggal 19 April 2002.

 

  1. Audit Investigasi BPK Tahun 2002

Atas permintaan DPR, BPK melakukan audit terhadap BPPN terkhusus kepada PKPS BDNI. Dalam laporannya BPK berpendapat bahwa PS BDNI telah Closing pada tanggal 25 Mei 1999.

 

  1. TAP MPR No. VI Tahun 2002

Pada intinya MPR melalui Tap ini merekomendasikan kepada Presiden untuk terus melanjutkan, meningkatkan, dan mengambil langkah-langkah konkret pelaksanaan Tap MPR Nomor X tahun 2001 sampai tuntas.

 

  1. INPRES No. 8 Tahun 2002

Sebagai implementasi dari UU Propenas, Tap MPR No. IX dan VI, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden pada tanggal 30 Desember 2002, yang pada intinya kepada debitur yang telah memenuhi seluruh kewajibannya diberikan pembebasan dan pelepasan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum, yang termasuk juga penghentian proses hukum dalam bentuk apapun, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap mereka.

 

  1. Financial Due Diligence (FDD) oleh Ernst & Young

Dalam rangka pelaksanaan Inpres, BPPN meminta konsultan keuangan internasional Ernst & Young untuk melakukan FDD terhadap PKPS BDNI, yang dalam laporannya pada bulan November 2003 dinyatakan bahwa secara agregat tidak ada kekurangan pemenuhan kewajiban oleh PS BDNI, bahkan terdapat kelebihan bayar oleh PS BDNI sebesar USD 1,3 juta.

 

  1. Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL)

Sebagai implementasi dari UU Propenas, Tap MPR, dan Inpres, Ketua BPPN (SAT) pada tanggal 26 April 2004 menerbitkan SKL kepada Sjamsul Nursalim, yang merupakan penegasan bahwa Sjamsul Nursalim telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan MSAA.

 

  1. Surat Perintah Penghentian Perkara (SP-3) oleh Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Republik Indonesia telah melaksanakan TAP MPR dan Inpres (yang menginstruksikan kepada pegawai Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang saham bank yang telah menandatangani Perjanjian PKPS dan telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan MSAA), dan menghentikan segala tindakan hukum terhadap mereka, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Untuk tujuan tersebut, Jaksa Agung menerbitkan SP3 kepada SN, dengan menyatakan sebagai berikut:

“Menghentikan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Sjamsul Nursalim, karena peristiwa yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi.”

 

  1. Audit BPK Tahun 2006

Pada tanggal 30 November 2006, sehubungan dengan pembubaran BPPN, BPK diminta melakukan audit atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN, yang pada halaman 63 berbunyi sebagai berikut, “… BPK RI berpendapat bahwa SKL tersebut layak diberikan kepada PS BDNI karena PS telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan-perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2002.”

 

  1. Laporan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR

Dalam Rapat Paripurna DPR pada bulan Februari 2008, Pak Boediono (Menko Perekonomian) dan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) memaparkan bahwa
“… Pemerintah terus menegakkan hukum dan keadilan dalam upaya mengembalikan kewajiban obligor. Pemerintah konsisten melaksanakan dan mempertegas kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan, termasuk pelaksanaan Inpres 8/2002, yaitu pemberian kepastian hukum bagi obligor yang kooperatif… Dalam hal ini debitor juga dibebaskan dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program PKPS. Seluruh proses penyelidikan, penindakan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum dihentikan.”

 

  1. Audit BPK Tahun 2017

Setelah hampir 20 tahun sejak penandatanganan MSAA, pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempermasalahkan penerbitan SKL oleh Kepala BPPN pada tahun 2004 kepada SN, menyatakan bahwa SN belum menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan MSAA karena belum tela melakukan misrepresentasi atas kredit petambak kepada BDNI sebagai kredit lancar.

 

KPK kemudian meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan kembali pemenuhan kewajiban Sjamsul Nursalim berdasarkan MSAA. Dibawah tekanan KPK, BPK menerbitkan Laporan Audit Investigasi BPK 2017 dengan melanggar Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan telah tidak sesuai dengan general principles of auditing, diantaranya:

1. BPK membatasi ruang lingkup pemeriksaan dengan hanya menggunakan data/informasi yang disiapkan oleh penyidik KPK, tanpa mencari melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait, sebagaimana terlihat pada halaman 13 yang menyatakan sebagai berikut:

6. Batasan Pemeriksaan

Pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara ini sebatas mengungkap dan menghitung kerugian keuangan negara yang timbul akibat adanya penyimpangan oleh pihak terkait dalam proses penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sdr. Sjamsul Nursalim selaku PS BDNI pada tahun 2004, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik KPK sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017.”

2. BPK menarik kesimpulan hanya berdasarkan dugaan-dugaan yang belum terbukti, sebagaimana terlihat pada halaman 19-20, sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang diduga terkait:

a) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) selaku Ketua BPPN (April 2002- Februari 2004) diduga: ……..

b) Sjamsul Nursalim (SN) selaku pemegang saham BDNI sampai dengan 1998 diduga: ……..

c) Dorodjatun Kuntjoro Jakti (DKJ) selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor keuangan di 2004 diduga: ……..

d) Laksamana Sukardi (LS) selaku Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara di 2004 diduga: …..”

Lebih lagi, Laporan Audit Investigasi BPK 2017 bertentangan dengan dua hasil pemeriksaan BPK sebelumnya yaitu Laporan Audit Investigasi BPK 2002 dan Laporan Audit BPK 2006

bagan sequence penyelesaian BLBI – BDNI

***

Website ini dibuat demi kepastian hukum di Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. 

 

Silahkan download versi pdf di sini