Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI, Chairul Imam menyetujui revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Chairul, revisi tersebut sejatinya bukan melemahkan tetapi meluruskan hal yang bengkok.

“Revisi UU bukan melemahkan, tapi meluruskan yang bengkok. Ada yang hal hal yang bengkok membuat situasi kerja engga enak dan banyak pekerjaan terhambat. Hambatan-hambatan semacam itu harus dihilangkan yaitu dengan cara merevisi UU KPK ini. Karena UU KPK ini sebetulnya sistem pokok yang mengatur bagaimana KPK bisa jalan,” ujar Chairul dalam diskusi di Restoran Ayam Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2019).

Menurut Chairul, pasal dalam UU KPK ada yang tidak sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut kata Chairul terkait kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

“Dalam UU KPK ini ada yang bertentangan dengan KUHAP. Mungkin kurang pas bertentangan, tetapi tidak sejalan. Umpamanya mengenai SP3. Di seluruh negara dalam hukum acara pidananya itu ada klausul untuk keluar dari satu kondisi dimana penyidikan harus dihentikan. Itu seluruh,” tegasnya.

“Kalau satu penyidikan tidak bisa dilanjutkan karena hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Atau luput dari perhitungan. Tapi justru di KPK ini engga boleh. Nah akhirnya ada setelah KPK jalan, ada beberapa yang mentok,” tambahnya.

Chairul yang merupakan mantan Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini juga menyoroti sistem kepegawaian di KPK. Menurut Chairul, pegawai KPK saat ini tidak jelas keberadaanya. Terkait hal ini, Chairul gunakan istilah “jenis kelamin” terkait profesi para pegawai KPK.

“Juga mengenai pegawainya. Pegawai KPK ini engga jelas jenis kelaminnya. ASN (Aparatur Sipil Negara) atau bukan. Karena di KPK ini pegawai itu terdiri dari kalau di polisi atau tentara itu di BKO-kan (Bantuan Kendali Operasi). Di BKO dari Polisi, Kejaksaan. Terus ada satu kelompok sendiri yang direkrut sendiri oleh KPK. Nah ini engga jelas,” tegasnya.

Chairul juga menyoroti munculnya Wadah Pegawai (WP) KPK. Menurut Chairul, sangat aneh perekrutan penyidik dilakukan oleh WP KPK. Kebijakan seperti yang membuat kinerja tidak kondusif.

“Alangkah lucunya di satu institusi itu ada kelompok-kelompok pegawai. Klik di dalam satu organisasi itu biasa tetapi tidak boleh terlalu tajam. Ini ada klik yang, apa istilahnya, polisi taliban, polisi India. Ada wadah pegawai. Juga cara bekerjanya. Bagaimana bisa 21 orang penyelidik diusulkan oleh WP untuk menjadi penyidik. Ini dari satu. Ada keanehan di situ,” tukasnya.

Sementara Praktisi Hukum, Serfasius Serbaya Manek menegaskan, kecenderungan KPK selama ini menyalagunakan wewenang (abuse of power) dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut terjadi karena lembaga antirasuah itu tidak memiliki kewenangan SP3.

“Dinamikan penegakan hukum yang dilakukan KPK selama ini, kecenderungan KPK itu melakukan abuse of power. Kenapa? Karena tidak ada mekanisme SP3,” tegas Serfasius.

Menurut Serfasius, tingkat urgensi revisi Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2002 harus mengakomodir mekanisme SP3. “Karena itu tingkat urgensi saat ini, revisi UU ini harus mengakomodir pasal perubahan tentang adanya mekanisme SP3 sebagaimana diatur KUHAP,” tegasnya.

Serfasius yakin dengan adanya kewenangan SP3 itu bisa menjawab kepastian hukum. Efeknya kata Serfasius bukan hanya kepada negara tetapi juga kepada masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. “Ternyata dia tidak bersalah, ya dihentikan. Jangan dipaksakan,” tegasnya.

Serfasius pun mencontohkan “dosa” KPK yang telah menetapkan mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino. Pasalnya kasus tersebut masih menggantung sejak 2015 hingga saat ini belum diproses.

“Contoh salah satu mantan Direktur BUMN besar sampai hari ini masih tersangka. RJ Lino. Itu sudah melanggar hak orang. Hak sosialnya, hak ekonominya, semua hak dilanggar UU itu,” tukasnya.

Diketahui, diskusi publik tersebut dinisiasi oleh para tokoh yang tergabung dalam Forum Lintas Hukum (FLH) yang terdiri dari mantan Jaksa, mantan Polisi, mantan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Praktisi Hukum terkait revisi Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2002 tentang KPK.

(breakingnews.co.id/info BLBI)

Komentar