Berdiri sejak 2002, KPK kini sudah berusia 19 tahun. Setua itu, lembaga ini sudah turut mewarnai perjalanan bangsa kita. Sederet nama besar koruptor pun ada yang sampai merasakan dinginnya sel tahanan KPK. KPK pun boleh kita nilai punya bukti kalau telah bekerja sesuai tupoksinya.

Dalam sejarah pendiriannya, KPK mempunyai lima tugas penting yakni: 1). Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2). KPK juga bertugas melaksanakan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3). Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4). Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5). Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedang dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Karena prinsip kerjanya yang independen, maka wajar bila KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Sedang sebagai institusi, KPK dipimpin oleh pemimpin yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota.

Menuju Pintu Kematian (?)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai dasar pembentukan dinyatakan bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK disebut sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun, rupanya prinsip independensinya tersebut mendapat tantangan keras dari lembaga negara lainnya, utamanya DPR. Publik tentu masih ingat perseteruan antara KPK dan DPR beberapa tahun lalu. DPR terkesan terganggu oleh keberadaan KPK yang dengan kewenangan yang dimilikinya bisa memantau gerak-gerik seorang anggota DPR bahkan termasuk bisa menyadap pembicaraan privatnya yang pada intinya membuat seorang anggota DPR tidak bisa leluasa kongkalikong ber-KKN sebagaimana selama sebelumnya berlaku marak.

Publik pun kemudian disuguhi tontonan bagaimana DPR selalu mencari celah guna melemahkan lembaga antirasuah itu. Puncaknya adalah sekarang. DPR secara terbuka menginginkan supaya UU KPK direvisi.

Revisi UU KPK versi DPR ini bila disimak, sungguh kental muatan kepentingan melemahkan KPK. Sebagai contoh misalnya DPR menginginkan agar KPK wajib berkoordinasi dengan Jaksa Agung RI sebelum melakukan tuntutan hukum kepada seseorang. Ini tentu melemahkan citra KPK yang bertindak independen.

Akan tetapi, di sisi lain, KPK beberapa tahun terakhir ini harus diakui cenderung bertindak berdasarkan prinsip like dan dislike. Prof Eddy Hiariej bahkan secara tegas mengatakan bahwa KPK kini tidak lagi murni melaksanakan tugas penegakan hukum, tapi juga ada agenda kepentingan lain. Muatan kepentingan itu kuat disinyalir ada bila kita menyimak massifnya kasus OTT jelang Pilkada Serentak 2018 kemarin.

KPK rupanya telah disusupi kepentingan politik dari pihak tertentu guna menghabisi lawan di panggung politik demi mulus menjadi calon kepala daerah sebab kompetitor diamputasi lewat kasus OTT KPK.

Sinyalemen ini apabila benar terjadi di internal KPK, maka sudah tentu merupakan lonceng kematian buat penindakan perilaku korup di pemerintahan. Kita pun akan kembali menjadi bangsa yang tak berdaya di hadapan pungutan-pungutan liar dan deal-deal proyek yang tidak lagi demi azas pembangunan bangsa.

Mutlak Butuh Pengawasan

Apabila KPK nyata tidak lagi murni beragenda penegakan hukum, rasanya cukup beralasan untuk dibuat semacam pengawasan. Sampai di titik ini, DPR ada benarnya.

Namun, apabila unsur pengawasan itu datangnya dari institusi lain seperti usulan DPR dikuatirkan pula bakal melemahkan KPK. Karena itu, terhadap kinerja komisioner KPK perlu dijamin lewat dewan pengawas internal KPK sendiri yang independen.

Kiranya, itulah yang terbersit di benak Presiden Jokowi sehingga beliau setuju pada agenda revisi UU KPK namun tidak setuju sepenuhnya dengan usulan DPR. Oleh Jokowi, usulan akan adanya Dewan Pengawas itu diberikan kepada institusi KPK sendiri. Jokowi mengideakan Dewan Pengawas yang akan menilai jujur tidaknya seorang komisioner KPK bekerja di tubuh KPK sendiri.

Usulan Jokowi ini sendiri bukan tidak punya celah kelemahan. Celahnya ialah karena berlangsung internal, maka bisa saja di dalam KPK sendiri bermain mata lalu pola penindakan mereka terhadap koruptor tetap saja seperti yang mengemuka beberapa tahun terakhir seperti pada gambaran di atas. KPK pun kembali bisa tebang pilih, bisa diperkuda demi ambisi politik segelintir kaum.

Jadi, idealnya memang harus ada Dewan Pengawas. Namun lembaga pengawas itu independen, di luar KPK. Mereka yang jadi anggota adalah hasil pemilihan publik, mirip pemilihan anggota DPD RI.(*)

 

Komentar