Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif yang lebih dikenal sebagai Buya Syafii menyayangkan prosedur pembahasan revisi UU KPK yang malah tidak melibatkan KPK. Buya mengatakan KPK itu wajib diperkuat.

“KPK itu wajib dibela, diperkuat, tapi bukan suci. Itu harus diingat,” kata Buya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Buya mengaku baru saja bertemu Presiden Jokowi. Namun Buya, yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengaku tidak membahas UU KPK baru itu.

“Tidak (menyampaikan pandangan soal UU KPK ke Jokowi),” ucap Buya.

Pembahasan revisi UU KPK memang tergolong ekstracepat. Setidaknya sejak resmi dinyatakan sebagai usulan DPR hingga akhirnya diketok dalam rapat paripurna, para wakil rakyat itu hanya membutuhkan waktu 13 hari.

Terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK), Buya Syafii mengritik prosedurnya. Menurut dia, KPK tidak diajak berunding oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Saya rasa kemarin kelemahannya prosedurnya kurang. KPK tidak diajak berunding oleh Kumham dan DPR,” ujarnya.

Dalam prosesnya, pemerintah yang mendapat waktu 60 hari dari undang-undang untuk membahas draf revisi malah hanya hitungan hari memberikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke DPR. Pada akhirnya pemerintah dan DPR mengarsiteki revisi UU KPK di tengah penolakan.

(kpkwatch)

Komentar