Presiden Joko Widodo () setuju pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (). Dia mencontohkan pegawai di lembaga negara lain seperti Mahkamah Agung (MA) hingga KPU-Bawaslu yang pegawainya dari .

“Terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah ASN, yaitu PNS atau P3K. Hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lain yang mandiri, seperti MA, MK, dan juga lembaga independen lain seperti KPU, Bawaslu,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

(info BLBI)

Komentar